Krjogja.com - SLEMAN - Melalui 230 an anggotanya yang tersebar di Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi tumpuan utama pembiayaan masyarakat paling bawah, yang tidak 'bankable' sehingga kesulitan mengakses permodalan. Hal tersebut dikatakan Burhan, Ketua Umum Asosiasi LKM/LKMS Indonesia (Aslindo) terpilih di sela Musyawarah Nasional I LKM dan LKMS bertema "Membumi untuk Mengangkasa" di Hotel Grand Keisha, Senin (19/12).
"LKM secara kelembagaan lahir sejak diundangkan UU No 1 Tahun 2013 dan mulai diberlakukan efektif tahun 2015," terang Burhan. Aturan ini telah mengubah berbagai usaha simpan pinjam informal yang bergerak memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang unbankable dan berpenghasilan rendah di daerah-daerah yang dijalankan oleh masyarakat secara infomal selama ini," papar Burhan.
Saat ini LKM yang telah beroperasi secara legal 227 unit di seluruh Indonesia. "Proporsi sebarannya 54% atau 120 unit berlokasi di Jawa Tengah, 18% berlokasi di Jawa Timur, 16% di Jawa Barat dan sisanya tersebar di provinsi lainnya," sebut Burhan.
LKM sebagian besar menggunakan modal awal dari dana bantuan sosial (Bansos) seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Lembaga Keuangan Desa (LKD), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Badan Kredit Desa (BKD), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pengembangan Ekonomi Desa (PED), termasuk juga Badan wakaf mikro (BWM).
Ketua Perwakilan LKM Wilayah Jabar, Frenky Nainggolan menambahkan, peran LKM dan LKMS selama ini tidak bisa dianggap sepele. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, lembaga ini menjadi andalan masyarakat yang sebagian besar membutuhkan pinjaman di bawah Rp 5 juta. Pinjaman ini, dibutuhkan masyarakat untuk memutar kegiatan ekonomi mereka sehari-hari, terutama di sektor perdagangan.
Sedangkan Ketua LKM perwakilan Jawa Timur, Suryo Mego menambahkan Kredit macet di LKM rata-rata tidak lebih dari 1 persen, jauh di bawah ketentuan OJK. "Sebesar 80-90 persen kredit kami untuk berdagang. Sangat kecil yang untuk konsumtif. Karena pinjaman kami lebih menekankan pada aspek karakter dan kapasitas atau kemampuan bayar nasabah, maka peran kami melekat. Setiap hari pegawai kami menyambangi nasabah guna memastikan pembiayaan aman," sambung Suryo Mego.
Program kerja ke depan, Burhan menguraikan Aslindo akan fokus pada program utama peningkatan kapasitas SDM melalui Pusdiklat. Selain itu juga pendirian lembaga pendamping atau konsultan bagi anggota asosiasi. Serta pengembangan Teknologi Informasi, pendirian lembaga audit untuk peningkatan tata kelola kelembagaan LKM/LKMS seluruh Indonesia.
Program kerja ini dinilai sangat penting, untuk mendorong standarisasi SDM dan selanjutnya standarisasi pelayanan LKM/LKMS ke masyarakat. "Pada saatnya nanti organisasi akan melakukan akselerasi, tidak ada lagi anggota yang tercecer," pungkas Burhan. (Sal)