SLEMAN, KRJOGJA.com - Penanganan kemiskinan di tanah air merupakan program prioritas nasional yang bersifat multidimensi dan multisektor dimana dalam penanganannya melibatkan pihak dari pusat maupun daerah. Peran daerah sangat penting dalam capaian program ini, apalagi terkait dengan bantuan sosial Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang penerima manfaatnya memang ada di daerah.
Kepala Biro Perencanaan Ditjen PFM Kemensos RI, Adhy Karyono mengatakan permasalahan umum selama ini terkait pelaporan, yakni kurang terbangun koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah, Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya keseragaman pemahaman dalam input aplikasi pelaporan, belum terbentuknya gugus tugas pelaporan baik di level pusat maupun daerah.
“Berangkat dari hal ini, penting kiranya mengadakan rapat koordinasi (rakor) pelaporan pusa-daerah, yang tidak hanya terkait konstelasi pelaporan di level pemerintah pusat, namun juga di level pemerintah daerah,†katanya dalam rapat koordinasi (rakor) pelaporan pusat dan daerah yang dilaksanakan di Hotel Merapi Merbabu Hotel, Rabu (28/11/2018).
Ditegaskannya pelaporan dan ukuran kinerja yang baik akan menunjang tingkat keberhasilan capaian serta sebagai ukuran bahwa implementasi program berjalan dengan maksimal pada tingkatan daerah. Dengan demikian, serapan anggaran yang dilimpahkan oleh pusat akan dapat diawasi sehingga dampak dalam penyaluran sebagai pengentasan kemiskinan sangat bergantung dari pelaporan tersebut.
"Pelaporan ini akan bisa menjadi feedback bagi kami untuk menganalisis apakah masih visible atau tidak sehingga bisa dilakukan perbaikan," tegasnya.
Terkait meningkatnya pagu anggaran Kemensos RI pada tahun 2019 mendatang, hal itu merupakan akibat dari program Kemensos yang dirasa telah tepat dalam penyaluran. "Kemungkinan besar akan ada peningkatan lagi di 2020 untuk penambahan bantuan sosial lain," pungkas dia. (Van)