sleman

Indonesia Butuh Haluan Negara, Pancasila Bukan Ideologi Impor

Selasa, 6 Agustus 2024 | 09:50 WIB
Idham Samawi menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. (Foto: Franz Boedisoekarnanto)

Krjogja.com, SLEMAN - Kebanggaan terhadap NKRI dan Pancasila harus terus dipupuk. Pasalnya, Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan keragaman suku, budaya, agama di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis dan tidak terpecah belah.

Demikian dikatakan Anggota DPR RI (Fraksi PDI Perjuangan) Drs HM Idham Samawi dihadapan ratusan insan pers dan tokoh masyarakat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Percetakan PT BP Kedaulatan Rakyat, Jalan Solo, Kalitirto Berbah Sleman, Senin (5/8/2024).

Kegiatan bertema 'Bersatu Padu dari Yogyakarta Ikut Membangun Karakter Bangsa' diselenggarakan oleh MPR RI berkolaborasi dengan Forum Kebangsaan dan Pendidikan Pancasila Yogyakarta. Narasumber lain Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Dr Octo Lampito dimoderatori Dr Ronny Sugiantoro (Wapemred KR).

Menurut Idham, bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki ideologi Pancasila yang bisa mempersatukan NKRI. Banyak bangsa di dunia ini yang hanya terdiri sedikit suku, namun terpecah belah dan bubar, sebut saja Uni Soviet dan Yugoslavia.

"Pancasila dapat diterima oleh semua suku dan agama di Indonesia, karena Pancasila bukan ideologi impor, melainkan nilai-nilainya digali oleh Sukarno dan para pendiri bangsa dari bumi Nusantara," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Idham, begitu pentingnya Pancasila, maka disetiap dada para penyelenggara negara, Presiden, anggota dewan, kepala daerah, hingga lurah tersemat lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. "Ini bukan tanpa alasan, agar kebijakan-kebijakan para penyelenggara negara mencerminkan nilai-nilai Pancasila," katanya

Namun Idham Samawi menyayangkan hilangnya haluan negara Indonesia, padahal haluan itu sangat dibutuhkan sebagai panduan pembangunan agar terus sinergis meskipun berganti pemimpin/presiden. Tanpa haluan negara, konsolidasi bangsa tidak bisa terwujud.

"Maka perlu adanya amandemen kelima terhadap UUD 1945 terutama pada batang tubuhnya untuk mengembalikan haluan negara tersebut, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan menjadi negara besar," katanya.

Sementara Octo Lampito menjelaskan tentang bahaya berita bohong/hoaks yang bisa memecah belah bangsa, termasuk hoaks terhadap Pancasila.

Menurutnya, berita hoaks masih akan terus bertebaran, terlebih jelang Pilkada 2024. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami beberapa hal untuk menangkal hoaks. Seperti perlu mencermati situs harus dari sumber terpercaya, atau mengkonfirmasi kebenaran berita/foto lewat Google.

"Hoaks biasanya bahasanya provokatif dan menciptakan kecemasan. Maka kita harus bijak, jangan langsung menyebarkan berita itu di medsos, tapi cek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut," katanya. (Dev)

 

Tags

Terkini

Kampus Berdampak, Memperkuat Kontribusi Kemanusiaan

Jumat, 19 Desember 2025 | 15:57 WIB

Sudarsono KH, Salah Satu Pendiri PSS Tutup Usia

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:15 WIB