Krjogja.com, SLEMAN - Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) ke-14 JKKI tahun 2024.
Fornas tahun ini mengangkat tema utama 'Transformasi Kesehatan untuk Meningkatkan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) yang Berkualitas dan Ekuitas untuk Mencapai Indonesia Emas 2045'. Acara berlangsung secara hybrid pada 14-17 Oktober 2024.
Penanggung jawab Fornas JKKI 2024, Prof Laksono Trisnantoro MSc PhD menuturkan, Fornas JKKI 2024 bertujuan untuk membahas kebijakan KJSU di tingkat nasional dan daerah. Mengembangkan strategi kebijakan kesehatan yang berfokus pada kualitas dan ekuitas (keadilan) dengan menggunakan prinsip transformasi sistem kesehatan.
Memperkuat jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia, agar tetap sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang mengedepankan kesehatan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.
Menurut Prof Laksono, selama 10 tahun penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kunjungan rumah sakit peserta BPJS meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung merupakan pengeluaran terbesar, diikuti oleh kanker dan stroke. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan, tanpa ada pengendalian penyakit-penyakit tersebut.
"Para akademisi tidak boleh diam saja, dan melakukan pembiaran akan perkembangan ini. Penyakit-penyakit KJSU harus dicegah. Kemudian untuk mengusahakan keberlangsungan finansial BPJS dan masa depan JKN perlu ada masukan-masukan untuk pengambil kebijakan," kata Laksono saat jumpa pers di Kampus FK-KMK UGM, Senin (14/10/2024).
Penanggung jawab lainnya, Tri Muharni MSc menambahkan, kegiatan Fornas terbagi menjadi 3 fase Pra-Fornas, Fornas dan Pasca Fornas. Acara inti Fornas berhasil mempertemukan para ahli kesehatan dari berbagai sektor dengan total jumlah peserta 400 orang yang terbagi dalam 10 kelompok untuk membahas strategi kebijakan dan praktik terbaik dalam meningkatkan layanan KJSU yang berkualitas dan ekuitas, dan berbagai permasalahan lainnya. (Dev)