Krjogja.com—YOGYAKARTA — Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa seluruh proses yang dijalani dalam persidangan sengketa informasi publik terkait dokumen ijazah Presiden Joko Widodo telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sidang tersebut digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (17/11/2025).
Sekretaris UGM Andi Sandi menyampaikan bahwa kampus sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan terkait perlindungan data pribadi.
“Terkait substansi persidangan sengketa informasi publik, UGM menginformasikan bahwa seluruh proses yang dilakukan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan mengenai perlindungan data pribadi,” ujar Andi dalam keterangan resmi UGM, Kamis (20/11/2025).
UGM juga menjelaskan bahwa dalam layanan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) institusi telah menyesuaikan tata kelola dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 beserta lampirannya. Sistem layanan digital pun telah diterapkan, termasuk formulir permohonan informasi secara daring yang tidak lagi memerlukan tanda tangan fisik pemohon.
Menurut Andi, masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan evaluasi internal untuk memperkuat kualitas layanan.
“Seluruh masukan tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat kualitas layanan informasi publik yang unggul,” katanya.
Melalui pernyataan ini, UGM menegaskan batasan antara prosedur layanan informasi kampus dengan substansi sengketa yang sedang diperiksa KIP. Kampus tidak memberikan komentar terkait isi dokumen akademik Presiden Joko Widodo, namun menekankan bahwa mekanisme layanan informasi telah berjalan sesuai ketentuan.