YOGYA, KRJOGJA.com - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan DIY mengatakan bahan pangan di lima kabupaten/kota DIY pada awal Ramadhan terpantau mengalami kenaikan terutama yang harus impor seperti terigu dan kedelai. Minyak goreng curah pun terpantau belum cukup tersedia dan ada perbedaan harga dari satu wilayah dan wilayah lainnya meski disebut tidak signifikan.
Tim Satgas Pangan DIY, Kompol Sarwendo menyebut khusus persoalan minyak goreng curah, ada tujuh perusahaan produsen minyak goreng curah akan mengalokasikan 4.800 ton sepanjang bulan April 2022. Jumlah tersebut menurut dia akan surplus jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di masa Ramadhan-Lebaran yang mencapai angka 3.500 ton perbulan.
“Pemerintah sudah menunjuk tujuh produsen minyak goreng, dari tujuh itu akan alokasikan untuk DIY 4800 ton dalam satu bulan ini. Rencana surplus 700 ton bulan ini (April). Satgas akan menjamin kepastian harga, per liter Rp 14 ribu atau Rp 15,5 ribu per kilogram. Kami akan jaga harga itu sampai ke konsumen,†ungkapnya pada wartawan saat konferensi pers di Kepatihan, Kamis (7/4/2022).
Sementara, Tri Saktiana, Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mengatakan minyak goreng curah memang menjadi isu nasional bahkan di daerah yang punya pabrik dan kebun sawit. Beruntungnya menurut Tri, warga DIY memiliki kebijaksanaan dalam belanja.
“Warga DIY punya elastisitas lentur dalam belanja. Adanya uang berapa itu yang dibelanjakan. Misalnya punya uang Rp 15 ribu ditibakke, segitu dapat apa. Tradisi ini tak ditemukan di daerah lain, elastisitas permintaan warga Jogja luar biasa lentur. Berapapun harganya masyarakat bisa menyesuaikan, tentu ini tak berlaku di semua kalangan masyarakat. Tapi di desa untuk yang menengah ke bawah terjadi, biasa nibakke. Sekali lagi elastisitas masyarakat Jogja ini luar biasa,†ungkap Tri.
Kepala BIN DIY, Brigjen Pol Andry Wibowo meminta stakeholder untuk terus berkoordinasi hari per hari guna memantau ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan ke DIY terutama minyak goreng curah yang seturut survei BIN DIY digunakan 70 persen warga. Menurut dia, kolaborasi antar pemerintah daerah dan swasta wajib dilakukan karena persoalan yang terjadi berasal dari luar DIY dan melibatkan banyak pihak.
“Jelang Lebaran bisa lakukan langkah taktis seperti operasi pasar, terencana dengan baik artinya tepat sasaran pada mereka yang terdampak ekosistem market. Jangan sampai menguntungkan kelompok middle up yang tidak jadi sasaran. Kolaborasi bersama dibutuhkan namun dengan rencana matang terutama menyasar masyarakat yang membutuhkan,†tandas Andry.
Tim satgas pun meminta masyarakat untuk ikut memantau serta mengawasi perkembangan ketersediaan bahan pangan di lapangan. “Laporkan apabila ada sesuatu yang mencurigakan karena ternyata satgas sempat menemukan adanya minyak goreng curah industri yang dikemas ulang dijual dengan harga konsumen,†pungkas Tri Saktiana. (Fxh)
