YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Harapannya, dengan kontrol ini, tidak terjadi praktik jual beli lapak.
"Setelah semua PKL menempati lapak barunya, Pemkot Yogyakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi. Termasuk praktik jual beli lapak yang dimungkinkan terjadi. Kami ada kontrol, memang sudah ada dikerjasama dengan pedagang. Kalau ada yang jual (lapak) nanti kami evaluasi terus. Semua itu untuk memastikan tidak boleh ada yang berpindah tangan, mengingat semua itu merupakan aset negara," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, Senin (1/2/2022) malam.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengemukakan, upaya penataan PKL di kawasan Malioboro butuh proses yang bertahap. Sebelumnya Walikota Yogyakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota yang intinya aktivitas berjualan sudah tidak diperbolehkan di sepanjang Malioboro. Namun gerobaknya masih diperbolehkan berada disana sampai dipindahkan secara bertahap hingga selesai.
"Semuanya ini berproses dan diatur untuk pemindahannya. Totalnya ada sekitar 1.836 PKL baik di Teras 1 maupun Teras 2 sehingga perlu pengaturan supaya tidak crowded. Ada yang sudah buka di depan, jadi saya berharap komitmen dan dukungan dari masyarakat terhadap penataan PKL yang menjadi bagian revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro," ujarnya.
Siwi menyebut revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro ini pada intinya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Pengundian dan penempatan lapak tersebut pun diserahkan kepada paguyuban komunitas PKL sendiri yang bisa ditempati dan sudah tidak boleh berjualan lagi di sepanjang Malioboro mulai 1 Februari 2022. Pihaknya pun menyiapkan tim yang akan memberikan pemahaman dan pendekatan kepada PKL yang masih berjualan di sepanjang Malioboro.
Sementara itu, puluhan pendorong gerobak di Kawasan Malioboro terancam kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena, PKL saat ini tidak lagi membutuhkan jasa antar-jemput gerobak di tempat berjualan yang baru. Mereka, Senin (31/1/2022) mendatangi kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan meminta kejelasan nasib.
Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro, Kuat Suparjono mengatakan, sedikitnya ada 53 pendorong gerobak yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan dan minta solusi dari Pemda. Para pendorong gerobak mengaku belum siap menerima dampak dari relokasi PKL ke lokasi baru. Pasalnya, mereka membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan lain, mengingat rencana pemerintah merelokasi pedagang dinilai mendadak.
"Kami datang ke kantor Gubernur DIY untuk minta penjelasan, karena selama ini teman-teman ada yang menjadi pendorong gerobak dan selama 20 tahun dihidupi dari PKL. Setiap hari kami menyiapkan gerobak dari gudang penyimpanan dan mengantar ke lapak sejak pagi dan mengambilnya kembali saat malam hari. Tiap orang rata-rata bisa mengantar antara 7 hingga 15 gerobak. Setiap melakukan antar jemput, mereka diupahi Rp 10 ribu," terang Kuat.
Sekda DIY Drs K Baskara Aji mengungkapkan, Pemda DIY memang tidak menyediakan program pemberdayaan bagi pendorong gerobak terdampak relokasi. Begitu pula dengan lapak berjualan, karena seluruhnya diperuntukkan bagi PKL. Pihaknya mengimbau kepada PKL yang direlokasi untuk tetap memanfaatkan jasa pendorong gerobak agar mereka tetap mendapat pekerjaan.
"Seharusnya yang mempekerjakan (pendorong gerobak) ya yang selama ini memberi kerja (PKL). Karena PKL masih membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang dagangan ke tempat berjualan, yakni Teras Malioboro 1 yang berada di eks Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 di selter eks Kantor Dispar DIY," jelas Baskara Aji.
Ketua Paguyuban PKL Malioboro hingga Ahmad Yani (Pelmani) Slamet Santoso mengaku telah berkomunikasi perihal nasib pendorong gerobak yang sudah tidak mempunyai pekerjaan lain pasca penataan PKL di Teras Malioboro 1. Pihaknya mendorong Pemkot Yogyakarta agar pendorong gerobak ini bisa diakomodir dan dipekerjakan sebagai petugas kebersihan, petugas jaga malam dan sebagainya.
"Kami sudah tidak membutuhkan pendorong gerobak sekarang, pedagang sendiri sudah bisa karena cukup keluar masuk gudang. Teman-teman PKL yang punya gerobak banyak pun berencana akan menjual dan melelangnya. Sebanyak 431 PKL anggota Pelmani pun masuk secara bertahap supaya tidak terjadi kerumunan di lapangan sampai 7 Februari 2022. Hari pertama masih sepi jualannya, tetapi kalau sudah PKL masuk semua pasti ramai karena sudah tidak ada PKL yang berjualan di lorong Malioboro nantinya," imbuh Slamet. (Ria/Ira)
