YOGYA, KRJOGJA.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul 'Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) akan mempunyai gawe besar. Pada Sabtu 15 Januari mendatang akan menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil), forum permusyawaratan tertinggi lima tahunan. Agar Konferwil ke-15 di Ponpes Al Furqon Murtigading Sanden Bantul mendatang berlangsung lancar, pada Sabtu (8/1/2022) lusa akan digelar Pra Konferwil di Ponpes Binaul Ummah Wonolelo Bawuran Pleret Bantul.
Ketua panitia, Dr H Muhajir MSI didampingi Soni Amir Sholahuddin (bendahara) saat audiensi ke Kedaulatan Rakyat, Rabu (5/1/2022), menjelaskan, agenda utama Konferwil laporan pertanggungjawaban pengurus masa khidmad 2017-2022, pembahasan program serta pergantian kepengurusan dengan pemilihan Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah. Saat ini Ketua PWNU dipegang Prof Dr Nizar Ali sedang Rois Syuriyah KH Mas'ud Masduki.
"Soal siapa calon ketuanya, nanti akan dimunculkan dari Cabang-cabang atau pengurus NU tingkat kabupaten/kota," tutur Muhajir saat bersialog dengan Dirut KR HM Wirmon Samawi SE MIB yang didampingi Komisaris Utama PT BP KR Prof Dr Inajati Andrisijanti, Direktur Keuangan Imam Satriadi SH dan Wapemred KR, Ahmad Lutfi.
Dijelaskan, pemilihan Rois Syuriah dilakukan oleh Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA), yaitu para kiai sepuh yang dipilih oleh para Rois Syuriah PCNU se-DIY. Setelah terbentuk AHWA akan dilakukan musyawarah guna menentukan siapa yang akan menjadi Rois Syuriah.
Sedang pemilihan Ketua Tanfidziyah bisa dilakukan secara aklamasi atau pemungutan suara atau vote, tergantung perkembangan dalam persidangan. Sedang calon Ketua Tanfidziyah yang bisa dipilih adalah yang direstui oleh Rois Syuriyah. "Mengenai siapa calonnya, tergantung cabang-cabang," katanya sambil menambahkan banyak kader NU yang mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua.
Konferwil mengangkat tema "Memperteguh Sinergi dan Kemandirian Jam'iyyah Menuju Kebangkitan Kedua" (al-nahdlah al-tsaniyah). Tema ini diangkat karena usia NU sudah hampir melampaui 100 tahun.
Sedang persidangan dalam Konferwil ke-15 akan dibagi dalam 6 Komisi. "Tiga (3) Komisi terkait nilai-nilai agama kemasyarakatan dari hukum Islam (Bahtsul Masail) dan 3 Komisi berikutnya membahas keorganisasian program dan rekomendasi," jelas Muhajir. (Vin)
