Mahfud Tanggalkan Jabatan Penasihat Sultan

Photo Author
- Senin, 28 Oktober 2019 | 20:45 WIB

YOGYA, KRJOGJA.com - Mahfud MD menyatakan diri non aktif sebagai Ketua Paramparapraja atau penasihat Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Senin (28/10/2019). Peran baru sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Kabinet Indonesia Maju membuat Mahfud harus mengambil sikap tak lagi aktif berkantor memberikan masukan pada orang nomor satu di DIY tersebut.

Mahfud mengungkap sengaja datang ke Kompleks Kepatihan untuk bertemu Sultan dan menyampaikan perihal tugas baru yang diamanatkan Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud sekaligus menyampaikan pernyataan bahwa ia mulai non aktif sebagai Ketua Paramparapraja.

Baca juga :

Daerah Kekeringan DIY Butuh Bak Tampungan Air Permanen

Duel Akibat Mabuk, Empat Remaja Disel

“Hari ini saya bertemu Ngarsa Dalem Gubernur DIY, Sri Sultan HB X sebagai ketua Paramparapraja yakni institusi khas UU Ketistimewaan Yogyakarta, sebagai dewan pertimbangan saya sebagai ketua sejak 2016. Sekarang empat hari lalu sudah diangkat sebagai Menkopolhukam maka saya resmi menghadap Gubernur untuk menyampaikan langsung dan sekaligus permohonan non aktif sampai habis masa jabatan saya,” ungkap Mahfud.

Selama tiga tahun memimpin lembaga pertimbangan Sultan tersebut, Mahfud mengaku banyak belajar tentang kerjasama membantu gubernur di sebuah daerah yang dinilai sebagai pusat peradaban budaya Pulau Jawa ini. Terlebih, ia bukan masyarakat asli Yogyakarta yang kemudian mendapat mandat menjadi penasihat orang nomor satu di DIY.

“Tiga tahun saya memimpin lembaga ini dan saya punya kesan daerah ini benar-benar istimewa banyak. Saya ini orang Madura tapi jadi ketua dewan pertimbangan suatu provinsi atau kerajaan yang jadi pusat kebudayaan Jawa. Dewan pertimbangan ini bukan hanya orang Jogja saja, ada Madura, Palembang, Pak Amin Abdullah dari Kudus dan lain-lain. Banyak belajar bekerjasama membantu Sri Sultan sebagai gubernur. Saya sering share di media sosial, Sultan kita ini sangat demokratis dan bersahaja. Selalu dekat dengan rakyat, tak ada jarak psikologis antara pemimpin lebih tinggi dan pejabat struktural di bawahnya,” ungkapnya menambahkan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: ivan

Tags

Rekomendasi

Terkini

KRISNA, Ruang Apresiasi Kerja Kolektif Civitas Akademika

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:15 WIB
X