YOGYA, KRJOGJA.com - DIY masih identik dengan masalah kemiskinan, ketimpangan, pencemaran, kerusakan alam hingga tingginya alih fungsi lahan dan pengembangan kawasan pesisir selatan. Masalah tersebut belum secara optimal tertangani karena persoalan yang dihadapi cukup kompleks. Karena itu, Pemda DIY diminta meningkatkan sinergitas dengan stakeholders dengan baik.
"Sebenarnya sinergitas Pemda DIY dengan stakeholders terkait sudah baik. Namun, masih perlu adanya kecermatan, terhadap dinamika masyarakat sekitar. Hal itu penting, mengingat DIY tidak hanya identik dengan daerah budaya, pendidikan dan wisata, namun juga area bencana. Kondisi itu harus dicermati dengan baik dan dilakukan penyesuaian," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), DIY Tahun 2017-2022 di Hotel Grand Inna Malioboro, Rabu, (31/1/2018).
Tjahjo Kumolo mengatakan capaian indeks pembangunan DIY sudah cukup bagus. Hal itu bisa dilihat dari posisi DIY yang menempati urutan kedua setelah DKI.
Â
Adapun untuk capaian indeks pembangunannya berada di angka sekitar 78 persen. Kendati demikian, DIY masih harus melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan, sesuai sasaran dan prioritas. "Pembangunan DIY akan bisa dilakukan dengan baik, apabila Pemda melibatkan, perguruan tinggi, tokoh agama maupun masyarakat. Karena dengan cara itu, penyelarasan perencanaan pembangunan sesuai sasaran dan prioritas, akan bisa dilakukan dengan baik,"ungkap Mendagri.
Dalam kesempatan itu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, meminta jajarannya agar bisa menerjemahkan visi dan misinya dalam rencana pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun visi misi pembangunan itu meliputi program pengentasan kemiskinan, kemacetan, daya dukung lingkungan yang masih terbatas sampai pengembangan kawasan Pesisir Selatan.
"RPJMD DIY Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi dan program pembangunan daerah. Saya telah menyampaikan tema visi dan misi pembangunan tahun 2017-2022, yaitu 'Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja'. Visi tersebut didukung Panca Mulia untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian, terwujudnya kerukunan, toleransi dan ketenteraman, terwujudnya pemerintahan yang demokratis, serta terwujudnya aparatur yang berintegritas,"papar Sultan.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku gregetan belum ada provinsi se-Indonesia yang mengakselerasi pembangunan daerahnya melalui obligasi. Selama ini mayoritas kabupaten-kota dan provinsi di Indonesia hanya menonjolkan sisi administrarif dari anggaran pemerintah dan banyak yang tidak habis sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
"Boro-boro melakukan pinjaman daerah, padahal itu merupakan akselerasi proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang dan ada semacam Kementerian Keuangan di masing-masing daerah. Kemenkeu juga melakukan pinjaman yang produktif untuk menghidupkan hajat hidup orang banyak," ujarnya.
