Mardiasmo menegaskan perlu upaya dan terobosan termasuk pinjaman daerah dan lainnya, salah satunya adanya pembinaan pembiayaan non anggaran pemerintah. Seperti yang dilakukan BUMN dan swasta yang berkolaborasi untuk membangun negara tanpa APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Seharusnya ada dana APBD yang bisa membantu pemerintah, terutama masyarakat DIY dijadikan human capital dalam RPJMD-nya. APBD DIY harus dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan fiskal dan penduduknya, semisal masyarakat yang kurang mampu atau di bawah garis kemiskinan mendapatkan subsidi seperti elpji 3 kg, bantuan pangan non tunai dan sebagainya.
"Perencanaan merupakan proses berkelanjutan dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan alternatif-alternatif melalui alokasi sumberdaya yang ada. Apa yang sudah kita lakukan ini merupakan sebuah proses yang harus kita lanjutkan dan jaga konsistensinya serta evaluasi ke depan implementasinya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," pungkas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto.(Ria/Ira)
