Bekti juga mengungkapkan bahwa peraturan walikota yang diluncurkan beberapa waktu lalu terdapat banyak keambiguan. Seperti tidak ada yang mengatur tentang poster.
Sehingga, dalam bertindak Bekti tidak menggunakan peraturan walikota sebagai patokannya, melainkan peraturan-peraturan yang tertera dalam etika pariwara Indonesia. “Peraturan walikota harus diubah atau ditambah, kemudian ditegakkan dengan maksimal,†ujarnya.
Masyarakat pun mulai terganggu dengan adanya poster-poster yang tertempel sembarangan. Beberapa dari mereka ingin menegur dan melarang, tetapi merasa takut karena jumlah pelaku yang lebih banyak. Akhirnya, masyarakat pun hanya bisa melepas poster yang tertempel setelah pelaku pergi.
Â
“Saya pernah menanyai salah satu pemilik rumah yang menjadi korban penempelan poster. Beliau ini mengatakan ke saya bahwa ia merasa terganggu dengan tempelan-tempelan ini. Mau menegur dan melarang tapi takut karena jumlah pelaku lebih banyak,†pungkasnya. (Mg-10)
Baca Juga :
Herry Zudianto : Sampah Bukan Hanya Program Pemerintah !
