JAKARTA (KRjogja.com) - Lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa mengajak pihak korporasi untuk bersinergi dalam pemulihan Garut pasca terjadinya banjir bandang yang terjadi akhir September lalu. Kolaborasi berbagai pihak termasuk korporasi dinilai mampu memberikan dampak berarti bagi perceptan pemulihan.
"Selain tentu bersinergi dengan pemerintah lokal, komunitas masyarakat, dan lembaga kemanusiaan lainnya, sinergi dengan pihak korporasi menjadi nilai tambah. Karena dalam aktivitas kemanusiaan, sinergi berbagai pihak adalah keharusan," kata Direktur Mobilisasi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Filantropi, Bambang Suherman, Jumat (21/10/2016) di Jakarta.
Bambang menuturkan, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Dompet Dhuafa bekerjasama dalam program penyediaan hunian bagi warga terdampak yang rumahnya hancur dan rusak berat. Pemkab Garut bahkan sudah menyediakan data calon-calon penerima manfaat program pemulihan ini dan rencana lahan tersertifikasi yang akan dibangun hunian.
Dompet Dhuafa menghadapi tahap recovery (pemulihan) dalam respon penanganan bencana, diakui Bambang, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pula proses yang relatif jangka panjang karena melakukan berbagaitahap pendataan dan survei kelayakan. Â
"Kolaborasi dan sinergi menjadi relevan untuk program penanganan bencana terutama program pemulihan baik di Garut maupun bencana yang terjadi di manapun. Dengan bersama-sama, kesulitan saudara-saudara kita terdampak bencana bisa diringankan," ujar Bambang.
Di masa respon darurat Banjir Bandang Garut, tidak sedikit korporasi turut bersinergi bersama Dompet Dhuafa. Beberapa di antaranya adalah Pertamina Cabang Garut, Bazma Pertamina, Laz Angkasa Pura II, LAZChevron, dan Bank Danamon Syariah. Mereka menyalurkan donasi kepedulian melalui Dompet Dhuafa.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), disebutkan bahwa estimasi total kerugian akibat banjir bandang di Garut Garut mencapai Rp 288 miliar. Nilai tersebut berasal dari kajian penilaian di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. (*)
