Krjogja.com - YOGYA - Sejumlah akademisi di Kota Yogyakarta yang berlatar belakang keilmuan ekonomi dan bisnis berdiskusi dengan Kepala BKKBN RI sekaligus mantan Bupati Kulonprogo, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG(K) di Roemi Cafe Kotabaru Yogyakarta, Jumat (11/10/2024).
Para akademisi yakni Dr Rokhedi Priyo Santoso (Dosen FBE KiUII), Ahmad Ma'ruf SE MSi (Dosen FEB UMY), Dr Rudy Badrudin (Dosen FBE UAJY), Dr D Wahyu Ariani (Dosen FE Universitas Mercu Buana), Tim Apriyanto MA (Praktisi Bisnis dan Pendidikan), Dr Amiluhur Soeroso (Dosen Stipram), Dr Murti Lestari (Dosen FE UKDW), Dr Y Sri Susilo (Dosen FBE UAJY) dimoderatori Ronny Sugiantoro.
Diskusi diawali pemaparan program oleh Harto Wardoyo. Menurutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Yogyakarta maka harus berbasis Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, Kota Yogyakarta tidak punya cadangan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah dibanding daerah lain, tapi punya banyak SDM berkualitas dan kreatif.
Baca Juga: Nadiem Makarim Raih Penghargaan 'Kreatif untuk Warisan Budaya dan Pariwisata Lokal' di IDeaward 2024
"Tantangan utama Kota Yogyakarta adalah Yogya ini lebih bergantung pada SDM yakni 80 atau bahkan 90 persen mengandalkan SDM. Sehingga tema besar untuk peningkatan kesejahteraan di Yogyakarta adalah berbasis SDM," kata Hasto.
Hasto mengurai lebih mendalam soal SDM Kota Yogyakarta. Menurutnya, puncak dependecy ratio atau angka perbandingan jumlah penduduk usia nonproduktif dengan jumlah penduduk usia produktif di DIY telah terjadi di tahun 2020, lalu. Sehingga hampir semua kabupaten/kota di DIY di tahun-tahun sekarang sudah meninggalkan puncak bonus demografi, dan tahun 2030 sudah tidak bonus demografi.
"Saat ini populasi penduduk lansia (ageing population) di DIY di angka 16 persen. Beban lansia tersebut terus bergerak sampai tahun 2035. Data ini sudah riil dan konkret di depan mata. Maka nasib DIY dan Kota Yogyakarta di tahun 2035 sudah terlihat dan terang benderang saat ini. Mau diubah atau tidak, tergantung sekarang," katanya.
"Bagi kami, variabel-variabel terebut sudah terang benderang di depan mata, treatment nya juga sudah kelihatan, tinggal bagaimana manajemennya, jangan sampai pemimpin tidak paham atau tidak sadar mengenai permasalahan ini, kalau tidak paham ya repot," tambah Hasto.
Baca Juga: Politeknik YPKN Wisuda 54 Lulusan, Relevan dengan Kebutuhan Dunia Usaha
Rokhedi Priyo Santoso mengatakan, terkait melimpahnya SDM dan minimnya SDA dimilik Kota Yogyakarta, maka perlu upaya mentransformasi usaha kecil dan mikro yang jumlahnya sangat besar di Kota Yogya. Yakni mentransformasi mereka dari usaha informal menjadi formal agar lebih bisa mengembangkan usahanya, dan mengakses pembiayaan formal. Selain itu, usaha kecil dan mikro perlu didorong untuk go-digital. Dengan begitu diharapkan tercipta investasi-investasi baru dan memunculkan kesempatan kerja baru.
Ahmad Ma'ruf menuturkan, di Yogyakarta, problem sosial dan ekonomi sangat erat, sehingga pendekatan kelembagaan menjadi penting. "Sociopreneur menjadi opsi yang rasional, karena memang usia yang sudah sepuh/tua orientasinya tidak melulu uang, tapi lebih untuk mendapat kebahagiaan sekaligus menghidupi dirinya. Disinilah pentingnya kolaborasi, pemerintah daerah, kampus, ormas dan lainnya yang punya sumber daya, sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan lansia bisa naik, tapi tidak menjadi beban negara," katanya.
Sementara itu, Rudy Badrudin mengatakan, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, perlu adanya inovasi kurikulum di perguruan tinggi, salah satunya dengan memperbanyak sertifikasi untuk mahasiswa. Hasilnya cukup menggembirakan, di mana mahasiswa yang telah tersertifiasi lebih cepat mendapatkan pekerjaan, dibanding mahasiswa yang tidak punya sertifikasi.
Baca Juga: Serba-serbi PEPARNAS XVII, Siswa SLB Jatipuro Lukis Maskot Kebo Bule dengan Mulut
Y Sri Susilo menyatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten di DIY terutama Kabupaten Sleman dan Bantul untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kota Yogyakarta. Hal tersebut terkait dengan terbatasnya wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam hal lokasi pembuangan sampah, Pemkot Yogya dapat bekerja sama dengan Pemkab Kulonprogo.
Wahyu Ariani mengatakan, jumlah sumber daya manusia yang melimpah dimiliki Kota Yogyakarta perlu diatur, dalam artian struktur dan kultur masyarakat harus berjalan dengan seimbang. "Kita punya aturan yang sangat banyak, maka budaya tertib aturan oleh masyarakat harus dibudayakan/dibiasakan dan harus ada penjaganya (aturan) yang menegakkan aturan tersebut sehingga masyarakat tertib," katanya.
