Dengan berbagai permasalahan tersebut, pihak SMKN 4 Yogyakarta menyatakan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan program MBG pada tahun ajaran mendatang. Terlebih, sekolah kini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan dana dan program internal.
"Harapannya setelah tahun ajaran baru, kami tidak menerima lagi MBG. Karena bagi kami ini sudah menjadi beban tambahan, bukan bantuan. Banyak yang mengeluh juga, karena omzet mereka turun akibat MBG," lanjutnya.
Menurut Widiatmoko, anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan, seperti penyediaan pendingin ruangan atau alat bantu belajar. Ia mencontohkan bahwa jika satu kali makan bernilai Rp 10 ribu untuk 1.200 siswa, maka dalam satu hari anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 12 juta.
"Dengan Rp12 juta sehari, dalam satu hari kami bisa beli tiga unit AC. Kalau dipakai untuk memasang AC di kelas, suasana belajar jadi lebih nyaman. Murid dan guru juga sering bilang, kalau bisa milih antara AC atau makan MBG, mereka pilih AC," ungkapnya lagi.
Baca Juga: Koffie Kov Vibes Semarakkan Investasi Semarang
Widiatmoko menyimpulkan bahwa program MBG memang dilandasi niat baik untuk membantu siswa dari segi pemenuhan gizi. Namun dalam pelaksanaannya, perlu dievaluasi ulang agar tujuan utama pendidikan tidak justru terganggu karena buruknya implementasi.
"Menurut saya, lebih baik anggaran MBG digunakan untuk sarana dan prasarana. Kalau mau tetap ada, harus ada pengawasan ketat dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara sekolah dan penyedia. Jangan semua beban dilempar ke sekolah," pungkasnya. (Fxh)
