Krjogja.com- YOGYA — Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, istilah transparansi dan inklusivitas bukan lagi jargon kosong. Melalui episode ke 8 Podcast Insight bertajuk “Potensi Partisipasi Pelaku Usaha pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)”, diskursus publik kembali digugah: sejauh mana teknologi dapat menjembatani pelaku usaha lokal, terutama UMKM, dengan peluang-peluang ekonomi dari negara?
Bertempat di Pusat Desain Industri Nasional, Yogyakarta, podcast ini menghadirkan Haris Sugiharta, S.IP, Anggota Komisi C DPRD DIY, dan Andi Kurniawan Dharma, S.T., M.URP., Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan host Tako Mintardja dari KR TV.
Baca Juga: Vladimir Putin: Indonesia Adalah Mitra Kunci Rusia
Obrolan berdurasi 60 menit ini bukan sekadar informasi teknis—melainkan pemetaan ulang bagaimana sistem digital seperti SIRUP bisa menjadi titik temu antara niat baik birokrasi dan semangat tumbuh para pelaku usaha kecil.
SIRUP, atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, adalah platform yang memuat rencana pengadaan dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Informasi yang ditampilkan mencakup jenis pekerjaan, nilai pagu, jadwal pelaksanaan, hingga lokasi. Yang menarik, data ini bersifat terbuka—sehingga publik, termasuk pelaku UMKM, dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut sejak dini.
Menurut Andi Kurniawan, keterbukaan ini bukan hanya sekadar akses data, tetapi juga strategi inklusi ekonomi. “UMKM kini bisa menyusun strategi lebih matang—baik dari sisi perencanaan teknis, pengadaan dokumen, hingga pembiayaan. Mereka tidak lagi hanya jadi penonton, tetapi pemain aktif sejak proses dini,” jelasnya.
Baca Juga: Parade Teater Linimasa #8 Sebagai Ruang Bertemu Lintas Generasi
Transparansi yang Didukung Legislasi dan Aksi
Namun seberapa jauh transparansi ini berjalan tanpa dukungan kebijakan? Haris Sugiharta dari Komisi C DPRD DIY menyoroti pentingnya peran legislatif dalam mendorong tata kelola yang adil. Menurutnya, DPRD telah dan terus mengawal pemanfaatan SIRUP agar tidak menjadi platform kosong.
“Kami tidak hanya mengawasi pelaksanaan, tapi juga menyiapkan regulasi pendukung. Yang lebih penting, adalah membuka kanal dialog antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk UMKM lokal,” ujar Haris. Ia menambahkan bahwa ke depan, sosialisasi SIRUP tidak boleh terpusat di kota besar saja, tetapi harus menjangkau pelaku usaha di pelosok DIY.
Salah satu insight terpenting dari podcast ini adalah potensi SIRUP dalam membawa UMKM dari pinggiran ke panggung utama. Dengan akses yang sama terhadap informasi, UMKM bisa bersaing lebih sehat. Tapi tentu tidak cukup dengan sistem semata—dibutuhkan pelatihan, edukasi, dan bimbingan agar UMKM paham tata cara dan strategi memenangkan tender pengadaan.
Dalam sesi diskusi, juga muncul kekhawatiran tentang keterbatasan literasi digital dan akses internet di beberapa daerah. Untuk itu, baik DPRD maupun eksekutif sepakat bahwa pendampingan dan kolaborasi lintas sektor (lembaga, perguruan tinggi, komunitas UMKM) menjadi syarat mutlak.
Diskusi ini mencerminkan bahwa Yogyakarta bisa menjadi model partisipatif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan menekankan bahwa sistem seperti SIRUP bukan milik pemerintah semata, tetapi milik bersama—para narasumber menutup podcast dengan harapan: ke depan, pengadaan bukan hanya tentang belanja negara, tapi juga tentang investasi sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau kita bisa memastikan semua pelaku usaha punya akses yang adil, maka kualitas pembangunan akan naik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut meningkat,” tutup Haris Sugiharta.
Tayangan Podcast Insight Eps. 8 dapat disaksikan di kanal YouTube Kedaulatan Rakyat TV. (*)
