Krjogja. com - YOGYA – Sosiolog sekaligus Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menegaskan bahwa politik pembangunan daerah harus dijalankan selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan konstitusi. Dalam Seminar Kebangsaan yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Minggu (6/7/2025), Arie mengkritisi masih jauhnya praktik kebijakan dari realitas sosial masyarakat.
“Pancasila seringkali baru diingat ketika ada masalah. Setelah itu hilang ditelan hingar-bingar politik. Ini ironi yang terus terulang sejak kemerdekaan. Kita perlu menempatkan Pancasila bukan hanya dalam narasi formal, tapi dalam praksis kebijakan,” ungkap Arie di hadapan peserta seminar.
Menurut Arie, pembangunan yang berbasis ideologi harus menyentuh akar persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pelemahan demokrasi. Ia menilai, saat ini kebijakan cenderung saling bertabrakan dan terputus dari keterhubungan sosial masyarakat.
Baca Juga: Eko Suwanto: Pancasila Harus Dihayati dalam Pembangunan, Ganjar Pranowo Hadiri Seminar di UGM
“Resikonya adalah lahirnya generasi muda yang tercerabut dari akar ideologi bangsanya sendiri. Anak muda harus bisa nyambung dengan sejarah, merasakan ideologi Pancasila sebagai realitas, bukan sekadar hafalan,” katanya.
Dalam konteks ini, Arie mendorong partai politik tampil sebagai motor perubahan dengan menunjukkan kerja konkret, bukan sekadar slogan. Ia menyoroti pentingnya pendidikan politik yang membumi dan partisipatif, agar rakyat merasa menjadi bagian dari pembangunan.
“Edukasi politik harus hadir. Jangan malu tunjukkan kerja nyata. Bedah rumah, pemberdayaan warga, itu contoh praksis Pancasila. Partisipasi bukan cuma soal komplain, tapi bagaimana mengorkestrasi kerja bersama, melibatkan kampus, menggandeng masyarakat, bahkan lewat program KKN dan komunitas belajar,” ujarnya.
Arie juga menyinggung pentingnya sinergi antara partai politik, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi kebijakan publik yang partisipatif dan berkeadilan. “Kampung-kampung harus dikenali, dimobilisasi bersama-sama. Pemerintah yang aktif bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Seminar yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno itu juga menghadirkan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sebagai pembicara kunci. Dalam paparannya, Ganjar menekankan pentingnya kader partai hadir di tengah masyarakat dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan publik.
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, turut menyampaikan pengalaman kepemimpinan yang berbasis nilai gotong royong. Ia mencontohkan kegiatan bedah rumah yang rutin dilakukan setiap pekan sebagai bentuk nyata kepedulian dan praktik ideologi Pancasila dalam pemerintahan daerah.
Baca Juga: Kenapa Eko Suwanto Ngotot Desak Pemda DIY Lebih Serius Urus Sinau Pancasila? Ini Alasannya
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyatakan bahwa partai akan terus mendukung langkah-langkah pemerintahan daerah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ia juga memastikan bahwa seluruh materi dalam seminar kebangsaan ini akan dibukukan agar bisa diakses publik secara lebih luas.
“Dasar ideologi Pancasila yang digali Bung Karno harus menjiwai setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Tiga pilar partai harus bekerja dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ujar Eko Suwanto.(*)
