Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi, menegaskan bahwa saat ini Kementerian Koperasi mendorong pembentukan 80.000 Koperasi tingkat Desa/Kelurahan se-Indonesia, untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut, juga sesuai dengan instruksi Presiden yang menegaskan negara benar-benar hadir.
"Koperasi bukan hanya menangani masalah pangan, sandang, tapi juga papan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kami bersama Kementerian PKP telah sepakat untuk membuat MoU terkait dengan penanganan sektor permukiman secara kooperatif. Salah satunya akan mendorong kepemilikan tanah secara kolektif," tegasnya.
Baca Juga: Rembug Budaya Pasederekan Trah HB II Semarak dan Produktif
Sementara Walikota Hasto menjelaskan Kota Yogyakarta mempunyai 196 kampung, sehingga menyelesaikan masalah kampung berarti sama dengan menyelesaikan masalah pembangunan Kota Yogyakarta. Saat ini Pemkot Yogyakarta telah menyelesaikan bedah rumah secara gotong royong.
"Selain itu juga sudah ada 45 koperasi tingkat kelurahan yang kami dorong untuk bergerak di sektor riil, bukan Koperasi Simpan Pinjam agar lebih produktif. Energi dari pusat, dari Wamen Koperasi dan Wamen PKP ini sangat menyemangati kami di daerah," tandas Hasto.
Marco Kusumawijaya, praktisi dan pemikir Urban, menyatakan bahwa koperasi menjadi penting untuk mengatasi permasalahan rakyat, terutama perumahan. Di Indonesia pernah ada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang berakhir di 1965, sebagai ketuanya setiap kepala daerah.
"Tujuan utama adalah menyelesaikan masalah perumahan di setiap daerah yang mereka pimpin. Saat ini, pengalaman kami di flat menteng (Rembang 11) berangkat dari bagaimana rumah lebih dapat murah dengan menghilangkan biaya pengembang, biaya marketing, dan biaya bunga pinjaman. Melalui koperasi saya pikir masalah perumahan dapat diselesaikan melalui system koperasi. Dan harapan saya apa yang kita lakukan sampai saat tidak hanya menjadi ‘omon-omon’ belaka," tegasnya. (Fxh)
