Krjogja.com - YOGYA - Program Sekolah Rakyat telah berjalan memasuki hari keempat, termasuk di Yogyakarta. 275 siswa telah memulai pengenalan baik di SRMA 19 Bantul maupun SMRA 20 Sleman DIY.
SR yang diinisiasi Presiden Prabowo diharapkan bisa berjalan dengan lebih sempurna. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menjelaskan bahwa masih menemukan adanya kekurangmaksimalan penyelenggaraan yang terkesan buru-buru tersebut.
Baca Juga: Ole Romeny Naik ke Meja Operasi, Potensi Absen di Putaran Keempat Kualifikasi
"SDM (sumber daya manusia), kurikulum, hingga koordinasi antar instansi perlu dimaksimalkan. Penyelenggaraan sekolah rakyat ini menurut saya terlalu terburu-buru. Ini instruksi dari pusat, iya, tapi di daerah belum disiapkan secara matang," ungkap Dwi Wahyu dikutip, Kamis (17/7/2025).
Menurut Dwi Wahyu, koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) harus dioptimalkan. Pasalnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
"Dinas Sosial memegang data warga miskin dan kebutuhan dasar, Dinas Pendidikan bertanggung jawab pada aspek kurikulum dan pengajar. Sedangkan PU terkait dengan infrastruktur sekolah. Sekarang ini masih belum jelas siapa mengerjakan apa. Bahkan juknis dan juklak belum final. Jumlah sekolah rakyat yang berdiri pun baru dua di DIY, itu pun belum terdistribusi secara merata," lanjutnya.
Dwi mengingatkan agar semangat intervensi sosial yang diusung pemerintah dalam Sekolah Rakyat tidak mengabaikan prinsip pendidikan yang berkualitas. Koordinasi harus dilakukan dengan baik termasuk kesiapan tenaga pengajar, juga kemampuan mengelola model pendidikan alternatif berorientasi pada pembentukan karakter.
"Militerisme belum tentu menciptakan karakter. Karakter itu juga dibentuk dari budaya, dari bahasa, dari lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Kalau tidak dimulai dengan kajian yang mendalam, ya hasilnya akan tambal sulam. Ini bisa jadi proyek yang hanya menyentuh permukaan. Sekolah Rakyat itu ide bagus, tapi jangan sampai jadi proyek coba-coba. Pendidikan itu menyangkut masa depan anak-anak kita. Tidak bisa dijalankan dengan tergesa dan tanpa arah yang jelas," tandasnya.
Terpisah, Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf membenarkan masih adanya kekurangan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat saat ini. Gus Ipul telah berkeliling dan mendapatkan masukan-masukan baik dari siswa maupun para pengajar di lapangan.
"Masih ada beberapa kekurangan namun terus dilakukan optimalisasi. Kemarin masih ada keran yang belum jalan misalnya, tidak ada dispenser air minum atau selimut tidur. Ini perlahan dilakukan perbaikan, dan harapannya bisa semakin maksimal," tandas Gus Ipul ditemui di UGM, Kamis (17/7/2025). (Fxh)
