Krjogja.com - YOGYA - Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah menegaskan bahwa strategi penanggulangan tidak lagi semata-mata mengandalkan bantuan sosial, melainkan mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Paradigma baru tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Leontinus Alpha Edison bersama jajaran saat bersilaturahmi dengan Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat, Imam Satriadi SH di Ruang Direksi PT BP KR, Jalan Margo Utomo Yogyakarta, Jumat (19/9/2025).
Turut mendampingi Direktur Litbang, Pengawasan dan Bisnis PT BP KR, Yoeke Indra Agung Laksana SE, dan Pemimpin Redaksi KR, Dr Octo Lampito.
Leon menekankan, bantuan seperti subsidi, bantuan langsung tunai, atau bantuan pangan tetap penting, tetapi harus diiringi dengan langkah yang memungkinkan kelompok miskin ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang produktif.
“Selain membantu mengurangi beban pengeluaran, pemerintah harus mendorong masyarakat miskin untuk naik kelas. Mereka perlu dilatih dan dibimbing agar mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui konsep pemberdayaan,” jelas Leon dalam paparannya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan, termasuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Menurut Leon, pemerintah tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, calon pekerja migran, serta talenta muda agar siap menghadapi persaingan.
Sebagai wujud nyata, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui Kedeputian I meluncurkan program Perintis Berdaya. Program ini dirancang sebagai ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdiri dari lima pilar utama. Pilar pertama, Berdaya Bersama, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.
Pilar kedua, Berdaya Berusaha, memfasilitasi pelaku usaha dengan akses bahan baku, proses produksi berbasis teknologi, pembiayaan, hingga pemasaran ke tingkat global. Pilar ketiga, Berdaya Finansial, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran, dengan mekanisme penilaian yang mempertimbangkan model bisnis, manajemen, dan dinamika pasar.
Dua pilar lainnya mencakup Berdaya Global, yang berfokus pada tata kelola pekerja migran agar lebih mudah, aman, dan terjamin, serta Berdaya Talenta yang menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja. “Melalui sinergi ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih produktif, berpenghasilan layak, dan terangkat dari kemiskinan,” pungkas Leontinus. (Dev)
