Krjogja.com - YOGYA – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, Drs Hudono SH, yang baru saja terpilih kembali memimpin organisasi untuk periode 2025–2030, memaparkan pentingnya memperkuat sinergi antara Sekretariat DPRD DIY dan insan pers.
Paparan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Wartawan DPRD DIY di Ruang Rapat Gabungan lantai 3, Kamis (20/11/2025). FGD dipandu Ketua Forum Wartawan DPRD DIY, Santosa Suparman.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Hudono menegaskan bahwa forum wartawan memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara DPRD, masyarakat, dan Pemda DIY. “Kalau kita ini jembatan, maka jembatan itu tidak boleh rapuh. Ia harus kokoh, terawat, dan mampu dilalui informasi secara cepat dan benar,” ujarnya.
Baca Juga: Hudono Kembali Menakhodai PWI DIY, Organisasi Bersiap Menjawab Tantangan Jurnalisme Era Baru
Menurut Hudono, Sekretariat DPRD DIY memegang peran sentral dalam menyediakan data, dokumen, dan informasi mengenai fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan dewan.
Informasi tersebut mencakup proses pembahasan Perda, kegiatan reses, rapat komisi maupun paripurna, hingga penggunaan anggaran dan program-program kedewanan.
Agar informasi tersebut mampu menjangkau publik secara luas, diperlukan mitra strategis yang dapat menerjemahkan data menjadi berita yang kredibel dan mudah dipahami.
Di sinilah pers memegang peran penting sebagai penyampai informasi independen sekaligus lembaga pengawasan sosial. “Pers bukan sekadar perpanjangan tangan lembaga, tetapi penyeimbang yang turut mencegah disinformasi dan memperkuat literasi politik publik,” lanjut Hudono.
Hudono juga menekankan pentingnya mitigasi kesenjangan informasi, terutama terkait isu-isu strategis seperti anggaran dan layanan publik. Tanpa komunikasi yang baik, berbagai program kedewanan berpotensi tidak dipahami masyarakat, bahkan menimbulkan mispersepsi.
Dalam paparannya, Hudono menawarkan beberapa langkah sinergi antara DPRD DIY dan pers, di antaranya pusat layanan informasi yang proaktif dan mudah diakses wartawan, forum dialog rutin, serta pelatihan jurnalisme parlemen.
Pemanfaatan teknologi informasi seperti publikasi keputusan dewan, penyediaan data berbasis website, hingga live meeting dinilai penting untuk memperkuat transparansi publik.
Sinergi yang baik, kata Hudono, akan menghasilkan banyak manfaat: informasi lebih cepat dan akurat, meningkatnya kepercayaan publik terhadap DPRD, hingga tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses politik daerah.
“Transparansi adalah fondasi demokrasi lokal yang sehat. Ketika publik percaya, kualitas pemerintahan juga meningkat,” tegasnya.
