Hasto meminta Budi Santosa untuk melibatkan Kesbangpol yang sudah membuat sekolah kebangsaan.
“Kesbangpol juga kita masukkan karena terkait dengan iklim kebhinnekaan,“ tegasnya.
Partisipasi Kesbangpol nantinya juga menjadi nilai tambah. “Mereka malah sudah membuat kartu menuju kebangsaan, semacam KMS itu, oh ini nilai kebangsaannya rendah,” jelasnya.
Walikota berharap sinergi berbagai OPD nantinya dapat mendorong capaian SPMP Pendidikan Kota Yogyakarta semakin baik, dan diharapkan menjadi yang terbaik di antara Pemkab/Pemkot di Indonesia. “Kota Pendidikan kok peringkat ke-4 nasional, kita target kan tahun berikutnya naik peringkat 2 atau 3 kemudian bisa terbaik nasional,” kelakarnya.
Hasto juga meminta Budi Santosa untuk belajar dari yang dilakukan Kota Magelang, Kota Malang, dan Kabupaten Mojokerto, sehingga capaian SPM Pendidikan mereka lebih baik dari Kota Yogyakarta.
Pada pertemuan ini, Budi Santosa Asrori juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diterima oleh Kota Yogyakarta di bidang pendidikan. Penghargaan itu diterima dari berbagai pihak, baik kementerian maupun swasta dan media.
Orkestrasi Lintas Sektor
BPMP DIY juga menyampaikan pandangan strategis terkait orkestrasi lintas sektor yang solid, terarah, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Warna-Warni Buah, Warna-Warni Ilmu: Edukasi Gizi Anak Lewat 'Colorful Salad'
Dalam kerangka ini, Pemkot Yogyakarta perlu membangun sinergi peran OPD berdasarkan fungsi strategisnya, sehingga setiap indikator SPM mendapat dukungan yang tepat, terukur, dan saling menguatkan.
Pertama, pada unit pelaksana utama (executing units), Disdikpora Kota Yogyakarta bersama satuan pendidikan menjadi tulang punggung layanan pendidikan.
Di sinilah standar layanan diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan layanan langsung kepada peserta didik. Penguatan kapasitas dan kesinambungan kebijakan di level ini menjadi kunci utama.
Kedua, unit pendukung perencanaan dan penganggaran (supporting units) memiliki peran yang sangat strategis. Bappeda, BPKAD, Seksi Perencanaan Disdikpora, serta Bagian Tata Pemerintahan Setda berperan memastikan bahwa isu SPM Pendidikan terintegrasi secara konsisten dalam Rakortekbang, RKPD, hingga penganggaran daerah.
Tanpa keberpihakan dalam perencanaan dan fiskal, SPM akan sulit bergerak dari dokumen menuju capaian nyata.
