Krjogja.com - YOGYA- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran etik berat. Sanksi itu pun membuat Anwar Usman kehilangan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum mengatakan dalam paradigma traditional legal theory yang terdiri dari dua pilar utama yakni positivisme dan realisme hukum menampakkan kelemahan fundamental pascaterbitnya putusan Mahkamah Kehormatan MK.
Baca Juga: Terbukti Bersalah, Johnny G. Plate Divonis 15 Tahun Penjara
Kedua pilar hukum dalam traditional legal theory tersebut pada intinya membahas hukum hanya dari sudut pandang subjek dan objek yang semuanya mendominasikan formalisme dan menisbikan relativisme. Oleh karena itu, ketika seseorang dianggap melakukan pelanggaran etik berat maka bagi positivisme dan realisme tentu harus ada subyek dan obyek penyebab kausalitasnya.
“Artinya siapakah subyek yang menyebabkan sampai dilakukan pelanggaran etik berat itu, dan obyek apa yang melatarbelakangi dilakukannya pelanggaran etik berat tersebut,” kata Hestu saat dihubungi, Rabu (08/11/2023) siang.
Baca Juga: Ngototnya Politik Dinasti Tunjukkan Keluarga Jokowi Terlena Kekuasaan
Dengan pendekatan positivisme dan realisme itulah MKMK tidak menjawab keduanya, karena ada pertimbangan formalisme dan relativisme jika putusannya sampai memecat sebagai Hakim MK untuk Anwar Usman.
MKMK tidak memberhentikan terlapor sebagai hakim MK, hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK. Pada hakikatnya MKMK masih mempertimbangkan aspek kepentingan politik yang sekarang sudah berjalan.
Baca Juga: Dorong Ekonomi, Stimulus Fiskal Butuh Ditambah
Putusan tersebut, lanjut Hestu, memang tidak mungkin mengubah putusan MK terkait dengan perkara no 90, namun sejatinya justru membawa dampak etika pencalonan yang diajukan karena dilakukan dengan mengubah norma hukum persyaratan calon wakil presiden secara tidak etis.
“Dengan demikian, sebenarnya sang kandidat (Gibran Rakabuming Raka) tentu membawa beban etika yang cukup berat tatkala tetap saja maju sebagai kandidat. Etika itu berada di atas norma hukum dan menjadi basis legitimasi substansiil dari suatu norma hukum,” ujarnya.
Baca Juga: Dorong Layanan Kesehatan, BCA Serahkan Bantuan Alat Medis
Hestu menjelaskan, dalam konteks pembentukan dan/atau perubahan UU dikenal adanya tiga legitimasi yaitu legitimasi formal, legitimasi substansial dan legitimasi komunikatif. Dalam legitimasi formal sudah jelas putusan MK no 90 telah dikeluarkan dan mengubah persyaratan tersebut sehingga aspek legalitas memang pencalonan presiden/wapres memiliki legalitas.
Namun, dalam konteks legitimasi substantif dan komunikatif tentu aspek-aspek materiil dan etika berketatanegaraan juga harus diperhatikan. Kedua legitimasi yang terakhir itu telah kehilangan arti ketika putusan MKMK menyatakan sang terlapor yakni ketua MK yang bertindak selaku the speaker constitutional court dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan sebagai ketua.