KRjogja.com - YOGYA - Prihatin dengan kondisi ketatanegaraan dan situasi kebatinan masyarakat Indonesia pasca Pemilu 2024, Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) menggelar diskusi terbatas. Diskusi menghadirkan beberapa relawan dan aktivis pro demokrasi yang ada di Yogyakarta yang dikemas dalam "Udar Gagasan: Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024, Ke Mana Demokrasi Kita?", di nDalem Soerjogoeritnan, Kemantren Kraton Yogyakarta, Minggu (24/3/2024).
Salah satu yang diundang adalah mantan ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Dr Suparman Marzuki SH MSi. Dirinya mengaskan bahwa saat ini telah terjadi kejahatan politik. Suparman mengungkapkan, pelaksanaan perhelatan lima tahun sekali berjalan tidak normal. Proses demokrasi dirusak. Terjadi intimidasi. Pelanggaran hukum, dan melakukan kecurangan.
“Yang terjadi bukan hanya pelanggaran. Tetapi telah terjadi kejahatan politik,” kata Suparman.
Baca Juga: Dana Desa Sudah Bisa Digunakan Penanggulangan Bencana
Selain Suparman, ARJB mendatangkan politisi senior PDI Perjuangan, HM Idham Samawi dan Afnan Malay (anggota Timnas AMIN). Diskusi yang berlangsung selama dua jam lebih ini dihadiri para puluhan aktivis, politisi, wartawan dan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus.
Suparman mengatakan, berbagai pelanggaran pada Pemilu 2024 mengundang keprihatinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Itulah sebabnya, TPN 03 melayangkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya menggugat dilakukannya pemilu ulang.
“Kita semua berharap MK waras,” kata Suparman.
Sementara Anggota Timnas 01, Afnan Malay mengajak masyarakat tidak berhenti melawan ketidakberesan penyelengaraan pemilu 2024.
Baca Juga: Bawaslu Bantul Antisipasi PHPU Pemilu 2024
Ia mengatakan diskusi yang digagas Aliansi Rakyat Jogja Bersatu adalah salah satu bentuk perlawanan. Kata Afnan, tidak perlu ada strategi dalam gerakan. Cukup melakukan apa saja yang harus dilakukan.
“Termasuk acara sore ini. Hanya jangan berhenti pada tataran diskusi. Harus terus melawan untuk mendelegitimasi hasil pemilu,” katanya.
Sementara Politisi senior PDI Perjuangan, Idham Samawi mengatakan, sekarang bukan saatnya terkotak-kotak lagi pada wilayah pendukung 01 atau 03. Mantan bupati Bantul dua periode ini berpendapat, rakyat harus mengkritisi hasil pemilu 2024.
Baca Juga: BMKG: Waspadai Potensi Bahaya Sesar Sumatera di Sumatera Barat!
“Yang kita lakukan tak lain hanya untuk menyelamatkan negeri ini,” kata Idham. (*)