Krjogja.com - YOGYA - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Yogyakarta menyatakan sikap tegas dan mengecam keras tindakan represif aparat keamanan yang menyebabkan meninggalnya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, setelah dilindas kendaraan taktis Brimob (Barakuda) saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta. GMKI pun mendesak pemerintah untuk membatalkan tunjangan DPR RI yang membuat hati rakyat sakit.
Peristiwa tragis ini mencerminkan kegagalan negaradalam menjamin keselamatan dan hak warganya untuk menyuarakan aspirasi secara damai. Tindakan brutal tersebut bukan hanya perampasan nyawa seorang warga sipil, tetapi jugamerupakan bentuk pembunuhan atas prinsip demokrasi itu sendiri.
Baca Juga: Askot PSSI Yogya Gelar Kursus Wasit Futsal Level 2, Dukung Pembinaan dan Profesionalisasi Perwasitan DIY
Tindakan represif terhadap Afan adalah tamparan keras bagi demokrasi. Ketika suara rakyatdibungkam dengan kekerasan, negara telah gagal total menjalankan mandat konstitusionalnya.
"Presiden Republik Indonesia harus bersikap tegas, segera copot Kapolri. Insiden ini berada dalam tanggung jawab penuh institusi Polri," tegas Umbu Valentino Kanna Ngundju Mbani, S.T., Ketua GMKI Cabang Yogyakarta, Sabtu (30/8/2025).
GMKI Yogyakarta juga menyoroti peran DPR RI dalam eskalasi krisis ini. DPR telah kehilangan moral politik dan keberpihakannya terhadap rakyat.
Baca Juga: Lima Pemain Kunci Bawa PSIM Yogyakarta Tumbangkan Malut United di Stadion Kie Raha
Di tengah himpitan ekonomi nasional, DPR justru mengusulkan kenaikan tunjangan, suatu langkah yang menunjukkan kepekaan sosial yang tumpul dan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. DPR bukan lagi corong rakyat, tetapi justru menjelma menjadi simbol kemewahan dan privilese.
"Ketika rakyat menjerit, mereka malah berjoget. Ketika negara sedang berduka, mereka malah bersandiwara. Ini bukan hanya absurd, tapi juga tidak bermoral," tambah Umbu Valen.
GMKI Yogyakarta juga mengutuk keras pernyataan sejumlah anggota DPR yang tidak empatik, bahkan menyakiti hati publik dengan narasi yang sinis dan menyudutkan. Alih-alih menenangkan, para pejabat ini memperkeruh suasana dan menunjukkan ketidakmampuan moral serta intelektual dalam merespons krisis.
Sebagai bagian dari elemen kritis masyarakat sipil, GMKI Yogyakarta mendesak Presiden RI untuk mengusut tuntas, independen, dan transparan atas peristiwa kekerasan yang menyebabkan wafatnya Alm. Afan Kurniawan, pemberhentian dan proses hukum tegas terhadap seluruh aparat yang terlibat, tanpa pandang bulu, juga reformasi mendesak terhadap sektor keamanan, khususnya dalam pendekatan terhadap massa aksi, agar berorientasi pada perlindungan warga sipil, bukan intimidasi.
Komitmen nyata dari DPR dan Pemerintah dalam menjamin kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat sebagai hak konstitusional rakyat. Pencopotan Kapolri karena peristiwa serupa kerap terjadi selama masa kepemimpinannya, menunjukkan kegagalan sistemik dan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Pembatalan kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI, karena bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran serta menambah ketimpangan sosial. Juga jaminan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan keluarga korban Alm. Afan Kurniawan, sebagai bentuk tanggung jawab negara," tegas Umbu.
GMKI Yogyakarta menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Alm. Afan Kurniawan. Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, namun terus bersatu dalam mengawal keadilan dan demokrasi.
"Peristiwa ini menjadi titik refleksi penting bahwa bangsa ini membutuhkan evaluasi menyeluruh: dari sistem keamanan, praktik demokrasi, hingga etika politik pejabat publik. Gelombang kekecewaan rakyat tidak bisa lagi dibungkam. GMKI Yogyakarta siap berdiri bersama rakyat Indonesia, dengan semangat pengabdian dan iman, untuk terus mengawal jalannya keadilan dan kebenaran. Keadilan harus terus ditegakkan berdasarkan cinta kasih untuk mewujudkan keutuhan ciptaan di bumi indonesia," pungkas Umbu. (Fxh)