Krjogja.com - YOGYA — Kegelisahan muncul dari Ketua Komisi A DPRD DIY yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Eko Suwanto, terkait pemotongan anggaran daerah pada tahun 2026. Ia menilai tekanan fiskal tersebut berpotensi menurunkan gairah ekonomi DIY, terutama karena banyak program kerakyatan yang bergantung pada dukungan APBD. Menurutnya, pemangkasan anggaran bukan sekadar isu administratif, tetapi berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Eko menjelaskan bahwa ancaman pengurangan anggaran dapat menghambat roda ekonomi, terutama sektor UMKM dan ekonomi mikro yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Jika kemampuan belanja pemerintah melemah, maka daya dorong ekonomi daerah otomatis tertekan. “Program-program yang menyentuh masyarakat langsung bisa berkurang. Dampaknya jelas terasa di tingkat rumah tangga,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Di tengah kekhawatiran itu, Eko menilai sebetulnya ada peluang yang belum dimaksimalkan pemerintah daerah, yakni pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini dibiarkan menganggur. Berdasarkan informasi yang ia terima, terdapat sekitar 90 aset daerah yang tidak digunakan secara produktif. Kondisi ini membuat potensi pendapatan daerah terbuang percuma. “Opportunity cost-nya sangat besar. Kita tidak boleh lagi membiarkan aset tidur tanpa nilai ekonomi,” tegasnya.
Baca Juga: Desember 2025 Diprediksi Hujan Ekstrim, Eko Suwanto Desak Pemda Perkuat Mitigasi
Pemda DIY sebelumnya menyatakan berencana mengoptimalkan aset-aset tersebut sebagai salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eko menyambut baik rencana itu, bahkan menyebutnya sebagai terobosan realistis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ia juga mengapresiasi keputusan Pemda yang tidak menaikkan pajak daerah. “Terobosan pemanfaatan aset harus diseriusi. Kita apresiasi Pemda tidak mengambil opsi menaikkan pajak, tapi semuanya harus dijalankan sesuai regulasi,” kata Eko.
Namun, ia menegaskan bahwa optimalisasi aset tidak boleh berhenti pada wacana. Pemda harus melakukan inventarisasi dan identifikasi komprehensif terhadap seluruh aset, terutama tanah dan bangunan yang belum produktif. Eko menyoroti contoh Hotel Mutiara, aset yang sudah lama dibeli Pemda tetapi hingga kini belum memberikan nilai ekonomi yang berarti. “Sudah terlalu lama kita kehilangan potensi dari aset semacam ini. Pemda harus bergerak cepat,” ujarnya.
Selain pemanfaatan aset, Eko juga menilai perlunya perombakan menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi motor penghasil pendapatan dan memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Namun kontribusi sejumlah BUMD dinilainya masih belum optimal. “BUMD yang sehat akan memperkuat ekonomi daerah dan menambah ruang fiskal. Reformasi itu kebutuhan mendesak,” tutur Eko.
Baca Juga: Eko Suwanto: Semangat Sumpah Pemuda Harus Dihidupkan Melalui Aksi Kreatif Kaum Muda
Ia menambahkan, peningkatan efisiensi dan profesionalisme BUMD tidak hanya akan berdampak pada PAD, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta memicu aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi salah satu instrumen penting menghadapi ancaman pemangkasan anggaran.
Eko menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum memperbaiki struktur penerimaan daerah. Ia meminta Pemda DIY bergerak cepat, terukur, serta memastikan seluruh langkah sesuai kerangka hukum untuk menghindari risiko penyalahgunaan aset. “Pemanfaatan aset harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian fiskal, Eko memastikan bahwa DPRD DIY siap mengawal berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah. Ia berharap optimalisasi aset dan reformasi BUMD dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah sehingga pemangkasan anggaran tidak menimbulkan guncangan pada sektor-sektor yang paling rentan.
“Ekonomi DIY harus tetap bergerak. Ruang fiskal boleh saja menyempit, tetapi inovasi dan keberanian mengambil langkah strategis tidak boleh tersendat,” kata Eko menutup pernyataannya.(*)