Krjogja.com - BANTUL - Saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Toleransi politik di lingkup masyarakat sangat penting dilakukan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan anggota MPR RI dari Dapil DIY, Ir Ibnu Mahmud Bilaludin dalam sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan Sabtu 11 Maret 2023 kemarin. Dalam kegiatan tersebut hadir 100-an perwakilan masyarakat dari wilayah Kabupaten Bantul, DIY.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Ibnu Mahmud memberikan penjelasan mengenai pentingnya memahami dan menerapkan 4 Pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menjelaskan arti dari masing-masing pilar dan bagaimana menerapkan nilai-nilai dari 4 Pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Ibnu juga menekankan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat apalagi menjelang tahun politik 2024 mendatang. "Sangat penting untuk kita menyadari bersama bahwa tahun politik ini adalah hal wajar yang dilewati bangsa setiap lima tahun sekali. Kita harus punya bingkai besar untuk menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam," ungkap Ibnu.
[crosslink_1]
Sementara, Dr Paryanto, SAg, MIP, Wakil Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta memaparkan materi wawasan kebangaaan dengan tema Aktualisasi Konstitusionalisme dalam Politik dan Kebijakan Dalam paparannya, Dr. Paryanto menceritakan tentang sejarah konflik kepentingan politik dan ekonomi sejak dari era orde lama sampai era reformasi.
"Ideologi yang bertarung di era orde lama secara garis besar terbagi dalam 3 kekuatan ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Sosialisme. Bergeser di era orde baru adalah pertarungan antara Nasionalisme, Islamisme dan Militerisme. Dan kini di era reformasi yang bertarung Nasionalisme, Islamisme dan Oligarkhi. Sangat penting memperkuat solidaritas sosial ekonomi politik dalam bingkai dan semangat konstitusi agar bisa menegakkan keadilan sosial, ekonomi politik dan hukum guna mewujudkan tujuan bernegara kita," tandas Paryanto.
Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pula tanya jawab dengan peserta. Salah satu peserta dari Kecamatan Pundong menanyakan sikap dari PAN terkait dengan gugatan sistem pemilu yang menginginkan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Saat ini materi tersebut masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Ibnu Mahmud pun tegas menyatakan bahwa PAN tetap dalam sikap mendukung sistem proporsional terbuka. "PAN tetap mendukung sistem proporsional terbuka," pungkas Ibnu. (Fxh)
