Krjogja.com - BANTUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, mengarahkan agar kegiatan padat karya infrastruktur tahun 2023 dapat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi pembangunan sarana perdesaan itu.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti saat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan petugas lapangan (PL) di Gedung Induk lantai 3 Pemkab Bantul, Kamis (23/2)."Tahun ini kami sudah mendapatkan data kemiskinan yang baru, karena memang Pak Bupati selalu menekankan bahwa program kegiatan kami arahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem," ungkap Istirul.
Menurutnya, data kemiskinan terbaru yang diperoleh dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Bantul itu kemudian diserahkan kepada ketua kelompok penerima program padat karya infrastruktur, agar bisa dilibatkan dan diberdayakan sebagai tenaga kerja."Pekerja padat karya yang kita berdayakan sudah kita cocokkan dengan data kemiskinan terbaru. Dan kita sudah rapat dengan seluruh ketua kelompok, sudah kita berikan data warga miskin yang ada di masing-masing lokasi untuk diberdayakan menjadi pekerja padat karya," katanya.
Dengan demikian, kata Istirul, padat karya infrastruktur nantinya selain untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur desa, juga memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penganggur dan warga miskin sebagaimana komitmen Pemkab Bantul."Meskipun nanti prakteknya juga ada beberapa yang tidak bisa ikut dengan berbagai alasan, tapi paling tidak nanti serapan dari keluarga miskin yang terlibat dari kegiatan padat karya kita itu sudah akan bisa sajikan kepada Pemkab Bantul," katanya.
[crosslink_1]
Lebih lanjut, Istirul mengatakan, untuk kegiatan Padat Karya Infrastruktur 2023 ini, pihaknya mendapatkan amanah untuk mengerjakan melalui dua mekanisme sumber dana, yaitu dari APBD Bantul sejumlah 153 lokasi, kemudian melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD DIY sejumlah 203 lokasi.
Padat karya yang melalui BKK Pemda DIY ada dua skema yaitu Rp200 juta tiap lokasi di sebanyak 118 lokasi, dan skema Rp100 juta di sebanyak 85 lokasi.
Pentahapan padat karya infrastruktur untuk mekanisme yang Rp 100 juta dikerjakan Maret 2023 dan yang mekanisme Rp 200 juta dikerjakan setelah Lebaran. Rapat koordinasi ini merupakan tahapan dalam menyamakan persepsi untuk semua petugas lapangan, karena petugas lapangan merupakan kepanjangan tangan dari Disnakertrans. Maka mereka harus mendampingi pekerjaan selama 21 hari. Jadi apa yang menjadi ketugasan mereka di dalam pelaksanaan pisik nanti harus disamakan persepsinya dalam rapat koordinasi ini.
Tujuan rapat ini memang jangan sampai ada atau terjadi mis komunikasi, karena mereka nanti akan mewakili Disnaker dalam proses pelaksanaan pisik, sehingga kalau ada kendala- kendala di lokasi maka mereka akan bekerjasama dengan ketua kelompok untuk sigap melakukan penyelesaian. Karena kalau ada permasalahan jika dibiarkan saja tantangannya akan menghambat pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan.
" Pengawas lapangan harus tahu struktur- struktur , mereka harus tahu sistem pelaksanaan fisik yang ada di lokasi , mereka juga harus tahu berapa volume yang harus dikerjakan di masing- masing lokasi. Spesifikasi, - spesifikasi apa dan nanti tentunya kendala- kendala yang akan dihadapi agar cepat terselesaikan" pungkas Istirul. ( Jdm )
