Krjogja.com - BANTUL - Upaya penyelesaian tanah tutupan Jepang di wilayah bukit Parangtritis Kretek Bantul yang bakal dilewati Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) dengan kelok 18 menghubungkan wilayah Bantul dengan wilayah Gunungkidul hinggga sekarang belum terselesaikan dan untuk proses sertifikasi masih melalui beberapa tahapan.
Kepala BPN Bantul Iskandar Subagyo SH MHum Senin (30/1-23) memaparkar, tanah tutupan di Parangtritis pernah dikuasai oleh Jepang pada tahun 1943, tetapi ketika Jepang kalah perang dengan sekutu tahun 1945 tanah tersebut ditinggalkan begitu saja. Tahun 1953 atas permintaan masyarakat , Kementerian Dalam Negeri pernah melakukan upaya penyelesaian tanah tersebut, tetapi prosesnya terkatung- katung dan menjadi polemik berkepanjangan.
Setelah selama 79 tahun belum ada kejelasan dan kebetulan area tersebut direncanakan akan dilewati JJLS yang menghubungkan wilayah Bantul dengan Gunungkidul, maka Pemerintah DIY dan Pemda Bantul tahun 2.000 mulai melakukan penanganan serius untuk penyelesaian tanah tutupan di Parangtritis.
Tanah tutupan Jepang tersebut awalnya tercatat leter C sebanyak 256 persil, tetapi sekarang sudah dikuasai oleh sekitar 920 orang, karena telah dibagi anak cucu pemilik waris, maupun penggarap secara legal.
Sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah DIY melakukan penataan melalui program Tanah Obyek Reforma Agrarian (TORA) tanah tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis, yang tujuan utamanya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya melalui program ini, pemerintah dapat membantu mengembalikan hak tanah rampasan masa Jepang kepada yang berhak dalam hal ini adalah ahli waris.
Menurut Kepala BPN Bantul, tahapan tahun 2022- 2023 diharapkan sudah ada penetapan lokasi dan penetapan peserta atau pemilik sesuai peta desain dan proses pemasangan patok.
"Hasil infentarisasi harus diferifikasi dulu, untuk mengetahui kebenaran ahli waris maupun penggarap secara ilegal. Untuk beaya pematokan masyarakat dibantu dengan beaya dari Danais. Selanjutnya tahun 2024 ditarget sudah memasuki ptoses sertifikasi ," pungkas Kepala BPN Bantul. (Jdm).
