BANTUL , KRJOGJA.com - Massa memblokade akses jalan menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Piyungan (TPST) Piyungan Bantul, Sabtu (07/05/2022). Aksi tersebut sebagai reaksi warga atas minimnya perhatian pemerintah terhadap warga terdampak keberadaan TPST tersebut. Massa menutup jalan dengan satu truk batu putih dipintu masuk menuju TPST.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti bernjanji menjembatani perwakilan warga bertemu Gubernur DIY. Koordinator aksi 'Banyakan Menolak, Banyakan Melawan Herwin Arfianto mengungkapkan, jika aksi tersebut dipicu karena pihak TPST tidak pernah memperhatikan dampak lingkungan.
"Maka dari itu, masyarakat yang berdampak melakukan aksi agar Bapak Gubernur bisa mendengarkan aspirasi kita, kita ingin bertatap muka langsung dengan Pak Gubernur," ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa soal limbah sudah meresap ke sumur warga sehingga airnya sudah tidak layak konsumsi. Herwin mengungkapkan, massa selama ini sebenarnya sudah lelah memikirkan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Karena tidak pernah ada tindak lanjut atas keluhan warga tersebut. Menurutnya dilapangan banyak ditemui kejanggalan.
"Misalnya di TPST itu tidak pernah ada yang namanya pengelolaan sampah. Semua sampah hanya dibuang begitu saja," ujarnya.
Dalam aksi tersebut pada prisipnya warga tetap minta TPST Piyungan ditutup permanen. "Kami warga dari Banyakan 3, dan perwakilan Banyakan 1 dan 2 serta dari Dusun Watu Gender, Bendo ingin TPST ditutup permanen," jelasnya.
Terkait pembukaan blokade batu akan dilakukan setelah mendapat jawaban pasti dari Gubernur DIY. Salah satu perwakilan warga Tono mengungkapkan, jika sejak ada TPST warga yang punya sawah kerap kemasukan sampah.
"Warga diminta mendata, katanya dijanjikan ada ganti rugi. Kenyataanya mana janjinya tidak ada sama sekali," ujarnya.
Dengan pencemaran air dan udara warga Banyakan dengan tegas menolak pembuangan sampah. "Dusun Banyakan 3 merupakan wilayah terdekat TPST Piyungan. Warga terdampak seolah dibiarkan begitu saja, warga terdampak tidak diperhatikan," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan, jika warga ingin bertemu Gubernur DIY pihaknya akan memfasilitasi.
"Ketika ingin ketemu dengan Bapak Gubernur, sampaikan ke kami. Nanti kami akan koordinasi dengan Bapak Sekda. Nanti informasikan saja kepada Pak Camat atau rencana ketemunya kapan dan akan kami haturkan. Saya kira demikian karena apa yang disampaikan tadi sudah kami rekam dan catat," ujarnya. (Roy)
