BANTUL, KRJOGJA.com - Peluncuran Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul 2022 dan penandatanganan kerjasama PMI Bantul dengan Polres dan Samsat Bantul digelar di Pendapa Parasamya Komplek Pemkab Bantul, Rabu (09/03/2022). Peluncuncuran Bulan Dana PMI Bantul dilakukan Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo dihadiri jajaran Forkompimkab Bantul, jajaran Sekda, Panewu se Bantul, Perbankan dan pendukung Bulan Dana PMI Bantul lainnya.
Wakil Bupati Bantul, mengapresiasi kepada Sekda Bantul yang sudah menjalankan tugasnya dengan sistem bersama dan menggerakkan semua unsur untuk bekerja sama dalam mensukseskan Bulan Dana PMI Bantul 2022. "Sesuai Perda RPJMD dalam misi visi telah diimplementasi kan oleh PMI Bantul untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. Pemkab Bantul menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PMI Bantul yang terbaik dalam penghalangan dana, utamanya kepada Sekda sebagai Ketua Bulan Dana PMI Bantul 2022," papar Wakil Bupati Bantul.
Sekretaris PMI DIY, Noor Hartono SP mewakili Ketua PMI DIY GBPH H Prabukusumo S PSI mengungkapkan, dukungan dan apresiasi masyarakat kepada PMI semakin tinggi, terbukti kenaikan perolehan Bulan Dana PMI Bantul dari masyarakat dan pemerintah daerah , terutama PMI Bantul perolehan dananya tertinggi di DIY. "Tentu saja hal ini menjadi tantangan untuk PMI agar semakin meningkat kinerjanya, sesuai mandat sebagai organisasi sosial kemanusiaan dan sesuai prinsip-prinsip internasional," ungkapnya.
Menurut Noor Hartono, Bulan Dana PMI adalah satu cara PMI dalam menggalang dana dari masyarakat yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Maka diharapkan, Bulan Dana PMI Bantul bisa digunakan untuk pelayanan sosial kemanusiaan, kesehatan, pengadaan ambulan, kebencanaan atau program pemberdayaan masyarakat lainnya.
Ketua PMI MH Wirmon Samawi MIB memaparkan, Bulan Dana PMI Bantul selama 3 tahun berturut-turut mencapai hasil yang memuaskan, sehingga masuk kategori terbanyak di DIY dan menjadi rujukan PMI seluruh Indonesia. "Perolehan Bulan Dana PMI Bantul digunakan untuk operasional, pembinaan relawan maupun kepentingan masyarakat lainnya. Selama 6 tahun hasil audit mendapat nilai WTP," pungkas Wirmon. (Jdm)
