BANTUL, KRJOGJA.com - Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 , Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,92 atau predikat A.
Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemkab Bantul menunjukkan hasil yang memuaskan.
Yakni nilai hasil evaluasi tahun 2019 mencapai 81,92 dan tahun 2020 mencapai 80,82 persen, dalam dua tahun tersebut tingkat akuntabilitas kinerjanya memperoleh predikat A. Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih didampingi Sekda Bantul H Helmi Jamharis MM dan Kepala Inspektorat Bantul Hermawan Setiyaji SIP MH kepada awak media di ruang kerja Bupati Bantul, usai menerima hasil evaluasi dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI yang ditandatangani Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Agus Uji Hantara.
Selain meraih predikat A dalam penilaian akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 Pemkab Bantul juga mendapat indeks 76,43 dengan kategori BB. Hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong zona integritas di masing-masing unit kerja, agar semakin banyak unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, serta melakukan sharing session oleh unit-unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI kepada unit-unit kerja di Pemkab Bantul, dalam rangka meningkatkan budaya pelayanan dan budaya anti korupsi di seluruh lingkungan Pemkab Bantul.
Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemkab Bantul menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai SAKIP 81,91 dengan predikat A tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 2019. "Opini WTP sudah diperoleh Pemkab Bantul 9 kali berturut- turut," jelas Sekda Bantul. (Jdm)
