BANTUL, KRJOGJA.com - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mendorong implementasi jaminan sosial (jamsos) berkembang pesat di Kabupaten Bantul. Hal ini mengingat perlindungan jamsos yang mengkaver pekerja-pekerja sektor publik mendesak diberikan.
"Saya sangat apresiasi atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan jemput bola dalam memberikan sosialisasi dan pelayanan utamanya kepada pekerja sektor publik dan pekerja informal utamanya di Kabupaten Bantul. Saya harap kerjasama terus berlanjut demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan terkavernya jaminan sosial bagi warga Bantul," tegasnya usai pelaksanaan FGD
Dicontohkan Bupati beberapa sektor publik yang membutuhkan Jamsos seperti pekerja pabrik, sektor UMKM, relawan dan tenaga lain yang berhubungan dengan publik.
FGD dan Penandatangaan Naskah Kerjasama Bersama antara Pemkab Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Ros In, Jumat (9/4/2021). Adapun kerjasama Pemkab Bantul dilakukan dengan 3 OPD yakni Disnakertrans, Dinsos dan P3A serta Dinkop UKM dan Perindustrian.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY, Asri Basir menambahkan kegiatan ini merupakan MoU turunan dari kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda DIY beberapa waktu lalu. Adapun penerapan kerjasama di kabupaten/kota akan mulai dilaksanakan.
Berdasarkan data di Kabupaten Bantul memiliki potensi tenaga kerja sebanyak 200 ribu. Dari sekian ini yang sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ada 50 ribu.
"Tersisa potensi 150 ribu pekerja yang belum terkaver BPJS Ketenagakerjaan. Dimungkinkan mereka adalah pekerja sektor informal. Harapannya pekerja seperti nelayan, pedagang dan petani dapat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng & DIY, Suwilwan Rachmat menyampaikan selain pekerja informal BPJS juga menyasar relawan dan guru honorer. Pada 2021 ini BPJS memberikan santunan manfaat dengan nilai total Rp 9,5 miliar. (Aje)
