BANTUL, KRJOGJA.com - Jelang penyaluran di bulan September ini, Paguyuban agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Bambanglipuro diharapkan saling asah asuh. Dalam penyediaan daging ayam harus menjaga agar tidak terpusat di satu suplier besar, tetapi justru bisa merata dengan melibatkan suplier kecil (UMKM).
"Pemerataan kuota untuk agen harus ada aturannya. Kita serahkan dulu pada masing-masing agen untuk bersinergi bersama. Pendamping bisa mengkondisikan agar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) biss mengambil haknya secara merata di agen-agen yang terdaftar," ucap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul, Didik Warsito kepada KRJogja.com di sela rapat bersama agen BPNT, Selasa (1/9) di RM Joglo Lesung Bantul.
Dijelaskan tujuan program BPNT untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama UMKM di bidang perdagangan. Namun bulan lalu BPNT di Bambanglipuro dikeluhkan karena KPM memusat pada agen tertentu hingga ribuan KPM, sementara agen-agen lainnya, hanya dapat jatah minim kisaran 30-50. KPM, "Padahal kami juga bisa memenuhi hingga 250 KPM," ucap Sri salah satu agen.
Sri berharap pemerataan kuota agen tetap diperjuangkan sebagai power bagi agen menyentuh ketahanan pangan dan menggairahkan perekonomian mikro. Dalam pertemuan tersebut ï¸belum ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang juga sempat diutarakan secara berani oleh salah satu peserta "Agen Shello", diantaranya pelanggaran pengumpulan kartu KPM oleh agen, pendamping yang justru merangkap sebagai suplier atau agen
Tim Ahli Bupati, Ir Bambang Priambodo yang turut hadir, berharap agen-agen yang KPMnya kecil diperjuangkan agar meningkat. "Pemilihan suplier mengutamakan pelaku ekonomi mikro, bukan pada pedagang besar," tegasnya.
Ketua Paguyuban Agen BPNT Kecamatan Pandak Bantul, Edi yang mendampingi Bambang menyatakan BPNT di Pandak lancar dan tidak ada kisruh karena ada komunikasi antar agen, dan sadar program ini bukan murni bisnis untuk mengejar keuntungan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian UMKM. (R-4)
