PIYUNGAN, KRJOGJA.com - Persoalan yang membelit Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul seolah tidak kunjung selesai. Sementara pemulung yang tergabung dalam wadah Komunitas Mardiko bakal menggelar aksi demontrasi jika pemerintah tidak segera memperbaiki akses jalan.Â
Kondisi TPST Piyungan makin sulit untuk digunakan membuang sampah dengan banyak faktor mempengaruhi. Tidak jarang proses bongkar muat hingga menjelang tengah malam. “Kondisinya sangat berat sekali, persoalan di TPST Piyungan ini sudah sangat kronis apalagi sekarang musim penghujan, dilapangan sangat berat,†ujar Staf TPST Piyungan Bantul, Sumarwan, Kamis (21/3).
Dijelaskan, kondisi sulit sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Situasi makin diperburuk setelah masuk musim penghujan. Ketika hujan sudah turun, alat berat ambles hingga dermaga pembongkaran becek. Sehingga proses bongkar sampah pasti tersendat. “Keadaan itu yang membuat antrean menuju TPST untuk bongkar bisa mencapai 1 km,†ujarnya. Situasi makin kacau ketika Rabu (20/3) pagi warga yang sudah jengkel dengan pemerintah memblokade jalan menuju TPST Piyungan.
Tindakan warga tersebut wujud kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai lamban memperbaiki jalan rusak. “Warga menutup jalan sebelum jembatan timbang mulai jam 08.00 hingga 11.00," katanya.
Dampaknya ada ratusan truk tidak bisa membuang sampah dan balik ke depo. Sumarwan mengatakan, kondisi TPST Piyungan harus direkayasa untuk bisa digunakan bongkar muatan. Tetapi mau sampai kapan rekayasa itu dilakukan dalam kondisi serba lahan terus menyempit. Sebelumnya bongkar muat sampah sampai pukul 22.00, akibat banyaknya hambatan dilapangan. “Kami juga harus mengganti petani lantaran luapan air dan sampah plastik dari TPST merendam lahan petani,†ujarnya.
Sementara Ketua Paguyuban Pemulung Mardiko, Maryono minta agar pengelolaan diperbaiki. Sehingga warga sekitar juga tidak terganggu. “Sudah tiga minggu ini sudah atre terus, dari dinas tidak mau diajak berembug. Memang akhirnya mau, tetapi setelah kondisinya seperti ini,†ujarnya. Maryono minta pemerintah melihat kondisi lapangan sehingga bisa dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan. “Ini kondisinya sudah memperihatinkan, jangan sampai warga harus demontrasi baru ada tindakan. Kami tidak mau demo, tetapi kami tidak punya pilihan lagi,†ujarnya. (Roy)
