BANTUL, KRJOGJA.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) dimanfaatkan Bantul Drs H Suharsono menyampaikan secara langsung aspirasi rakyat Bantul. Dalam pertemuan itu topik pembahasan prioritas yakni terkait dengan pengangkatan tenaga honorer K2 serta penerimaan PNS, program sertifikasi dalam prona. Termasuk persoalan petunjuk teknis dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Juga: Ubah Administrasi Kependudukan, Warga Bantul Tinggal ‘Klik’
"Sejumlah persoalan dalam pertemuan itu, aspirasi rakyat Bantul sudah saya sampaikan langsung ke Pak Presiden Joko Widodo, termasuk persoalan tenaga honorer," ujar Suharsono, Jumat (6/7/2018).
Dijelaskan tenaga honorer memang harus diperjuangkan, karena soal itu menyangkut banyak orang di Kabupaten Bantul. Sehingga sudah semestinya diperjuangkan dan didasampaikan langsung ke presiden. Karena soal tenaga honorer itu mesti ada kepastian masa depannya.
"Yang penting sebagai wakil rakyat Bantul saya sudah menyampaikan kepada Pak Presiden Joko Widodo, harapannya kedepannya di Bantul lebih diperhatikan lagi," ujarnya. Â
Sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kretif APKASI, Suharsono terus menyuarakan aspirasi rakyat Bantul yang belum bisa ada solusi di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian kedepannya Kabupaten Bantul bisa ter'cover' pemerintah pusat. Karena tidak mungkin persoalan didaerah itu selesai ditangan bupati. Â
“Karena saya punya pimpinan, persoalan yang di daerah belum terpecahkan, saya sampaikan ke pusat,†ujarnya.(Roy)
