BANTUL, KRJOGJA.com - Berkembangnya organisasi masyarakat (ormas) di tanah air merupakan cermin berjalannya demokrasi negeri ini. Kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin undang-undang membuka kesempatan seluas-luasnya masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya melalui wadah ormas. Namun demikian kebebasan tersebut tak bisa dimaknai dengan arti sebebas-bebasnya, tetap saja ada aturan yang harus ditaati guna menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.
“Ormas akan seperti apa bentuk kegiatannya, namun azasnya harus Pancasila. Identitas itu yang harus melekat dan dijunjung tinggi ormas maupun anggotanya. Jika bukan Pancasila sebagai azasnya, maka ormas tersebut tidak boleh tumbuh di Indonesia,†tegas Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0729 Bantul, Mayor (Inf) Suwarno saat menjadi pembicara sarasehan dalam rangka HUT Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI Polri (FKPPI) di makodim setempat, Minggu (10/09/2017).
Sebagai wadah berkumpulnya masyarakat, ormas memiliki tanggungjawab besar dalam membentuk karakter bangsa. Keberadaan ormas harus dapat dijadikan media mempererat persatuan dan kesatuan, bukan malah sebaliknya membentuk kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang justru menimbulkan perpecahan.
Suwarno menegaskan, ormas yang cenderung mengedepankan kekerasan dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Apalagi jika sudah menjurus kepada gerakan radikal yang mengancam stabilitas bangsa, maka negara tidak akan memberi ruang bagi ormas tersebut untuk hidup di tanah air.
“Pemerintah tentunya juga tak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan tegas. Jika memang sudah keluar dari undang-undang, maka ormas tersebut bisa dibubarkan,†tegas Suwarno. (Van)
