KRjogja.com - BANTUL - Bawaslu Bantul mengingatkan KPU Bantul dalam melakukan pemetaan TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, agar memperhatikan kondisi geografis dan kondisi sosio kultural masyarakat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah, Sabtu (8/6) menjelaskan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada KPU Bantul khusus untuk pemetaan TPS.
"Pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Bantul harus mempertimbangkan kemudahan akses pemilih untuk hadir di TPS. Selain itu pemetaan jangan memisahkan pemilih dalam 1 KK atau memisahkan pemilih dalam ruang lingkup dusun," kata Dewi.
Seperti diketahui KPU Bantul melakukan pemetaan TPS untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang tahapannya dimulai sejak tanggal 31 Mei 2024. Adapun untuk kegiatan pencocokan dan penelitian akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni s/d 24 Juli 2024.
Sementara itu Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan perlunya KPU Bantul melakukan persiapan yang matang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih khususnya pencocokan dan penelitian (coklit).
"Coklit ini merupakan tahap awal dalam menentukan kualitas data pemilih, sehingga perlu dipastikan proses coklit berjalan sesuai regulasi," jelas Didik.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), harus dipastikan orang yang paham tentang wilayah yang akan di coklit.
Pantarlih juga harus orang yang berintegritas sehingga bisa diantisipasi hal-hal yang menyimpang dari prosedur.
Bawaslu Bantul berharap dalam proses coklit tidak ditemukan lagi adanya joki pantarlih, ataupun proses coklit yang tidak dilakukan dengan semestinya.
Adapun untuk jumlah pemilih dalam 1 TPS paling banyak 600 pemilih, hal ini berbeda dengan pemilu yang lalu dimana jumlah pemilih maksimal dalam 1 TPS sebanyak 300 pemilih. (Jdm)
