KRjogja.com, BANTUL - Bawaslu Bantul menyelenggarakan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, Refleksi Pengawasan Pemilu 2024 dan Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024 di Kabupaten Bantul, di Burza Hotel Jumat (21/6). Dengan mengundang beberapa stakeholder, seperti panewu, lurah, penggerak desa Anti Politik Uang ( APU) dari 17 Kalurahan.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menghadirkan nara sumber Wihdatiningtyas SH MH Komisioner Bawaslu RI periode 2012-2017 dan KPH Yudhanegara PhD Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY.
Menurut Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho SAnt MIP , kegiatan ini menjadi langkah mengawali Pilkada 2024, apalagi pada saat ini suasana menjelang Pilkada sudah mulai memanas.
Ada dua hal penting yang didiskusikan pada acara tersebut, yakni terkait dengan hasil- hasil pengawasan di Pemilu 2024 yang belum lama berlalu, yang dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan pemilu 2024.
Menyampaikan titik kerawanan yang mungkin akan terjadi pada saat tahapan Pilkada 2024. Ada beberapa titik kerawanan yang dimaksudkan di dalam forum ini terhadap politisasi dan netralisasi ASN, TNI, Polri maupun perangkat kalurahan.
Berkaitan dengan politik uang kita undang penggerak desa Anti Politik Uang di Bantul dalam forum ini.
"Sehingga teman- teman penggerak desa APU bisa lebih semangat , kemudian menggalakkan potensi masyarakat di tahap Pilkada 2024 di wilayahnya masing- masing," katanya.
Kerawanan berikutnya, selain APU , netralisasi ASN,TNI- Polri, perangkat pamong, juga terkait dengan ujaran kebencian. " Kita tahu bahwa Pilkada ini kontestasi lokal yang melibatkan emosi pemilih yang sangat dekat antara pemilih dan yang dipilih. Sehingga potensi ujaran kebencian antar calon juga perlu menjadi kewaspadaan bersama. Juga berita Hoax dari para pendukung yang saling menjatuhkan harus diwaspadai,"papar Didik.
Didik menegaskan, pengawasan ke depan tidak hanya menjadi tanggungjawab Bawaslu ,tetapi menjadi menjadi tanggungjawab bersama, terutama tanggungjawab masyarakat . ( Jdm )
