BANTUL, KRJogja.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Tim Kerja Humas Data Informasi dan Kerukunan Umat Beragama Bagian Tata Usaha berupaya memperkuat moderasi beragama. Tidak sekadar untuk madrasah, tetapi juga menyasar sekolah umum. Dengan melibatkan pengurus Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Lintas Agama, Kemenag DIY menyambangi SMAN 1 Bambanglipuro Bantul. Langkah tersebut untuk melakukan studi tiru implementasi penguatan moderasi beragama.
“SMAN 1 Bambanglipuro merupakan percontohan sebagai Sekolah Moderasi Beragama,” ujar Ketua Tim HDI KUB Dr. Nur Ahmad Ghojali. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Tim Pendidikan Agama Islam Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Edy Purwanto, Ketua Pokjawas Lintas Agama Ahmad Sholihin dan segenap pengurus, JFT dan pelaksana HDI KUB dan Tim Kerja PAI. Rombongan disambut Kepala SMA N 1 Bambanglipuro Gami Sukarjo dan jajaran.
“Sekolah ini telah membuktikan prestasi di bidang Moderasi Beragama Tahun 2022, menjadi juara l Sekolah Moderasi Beragama Tingkat Nasional dan Tahun 2023 Juara lll Inovasi Moderasi Beragama,” ujar Ghojali.
Dijelaskan, kunjungan kali ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Pokjawas Lintas Agama 17 Juli 2024 lalu. Dalam forum tersebut,
pihaknya mendapat masukan jika belum semua sekolah mendapat sosialisasi Moderasi Beragama. “Kemudian ditindaklanjuti dengan mengajak jajaran Pokjawas Lintas Agama, kami berharap dapat menginspirasi praktik penguatan Moderasi Beragama di sekolah umum lainnya,” jelas Ghojali.
Moderasi beragama merupakan modal dasar penguatan persatuan bangsa. “Jajaran pengurus Pokjawas Lintas Agama harus menyebarkan virus kerukunan dan moderasi beragama untuk sekolah lainnya,” jelas Ghojali.
Kepala SMAN 1 Bambanglipuro, Gami Sukarjo didampingi Guru PAI SMA N 1 Bambanglipuro Ulfah Nur Hidayah.
mengapresiasi dengan kunjungan kali ini. “Sebenarnya kami tidak unggul, hanya saja berkesempatan ikut kompetisi dan menang,” jelas Gami.
Dalam kunjungan jajaran Pokjawas Lintas Agama mendapat penjelasan dari Guru PAI SMA N 1 Bambanglipuro Ulfah Nur Hidayah. Menurutnya Kurikulum Merdeka sudah mengokomodir Moderasi Beragama. “Yang kami lakukan pertama adalah menganalisis regulasi yang ada,” ujar Ulfah.
Pihaknya juga mencermati SK Dirjen Pendis No 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. “Ternyata dapat dimasukkan dalam intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler,” jelasnya.
Kedua, KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. “Regulasi ini lebih kepada pembiasaan, berarti sama halnya sebagai hidden curriculum,” jelas Ulfah. Dan ketiga, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Lebih dari itu, saya meyakini bahwa dukungan kepala sekolah adalah kunci agar kita dapat memperkuat Moderasi Beragama di sekolah,” tuturnya.
Dengan berpijak pada empat indikator Moderasi Beragama yakni penerimaan terhadap tradisi, anti kekerasan, toleransi, dan komitmen kebangsaan, diluncurkan SAMBA yaitu Saung Moderasi Beragama. “Hal ini merupakan leading sektor dalam pengimplementasian Program moderasi beragama di SMAN 1 Bambanglipuro,” ujar Ulfah. (Roy)
