Krjogja.com - BANTUL - Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih simbolis menyerahkan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Bantul. Alsintan tersebut bantuan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto. Dengan dukungan alat memadai diharapkan sanggup mendongkrak komoditas pertanian di Kabupaten Bantul.
"Kami mencoba meringankan beban pemilik sawah. Pajak Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mulai tahun 2026 itu kita 'nol kan'. Yang kedua mulai 2026 nanti kita akan melakukan pembuatan instalasi pembenihan tanaman pangan, jadi Gapoktan nanti akan kita persiapkan untuk bisa memproduksi secara pribadi. Untuk pertama kali nanti dibantu, difasilitasi oleh pemerintah lalu dijual secara murah di anggota kelompok. Ketiga pembuatan pupuk organik harus segera kita mulai. Sehingga bisa menyiapkan langkah-langkahnya. Nanti kita data kembali ternak sapi, ternak kambing, lalu kita lengkapi dengan pembangunan instalasi pengolahan pupuk organik. Mengapa Ini (pupuk organik -red) penting, kita belajar dari beberapa negara yang tanahnya menjadi keras karena penggunaan pupuk kimia berlebihan. Kita harus berlahan lahan mengurangi pupuk kimia. Kalau penggunaan pupuk kimia sudah berlangsung puluhan tahun, ratusan tahun akhirnya tidak bisa ditanami lagi. Kita harus memikirkan setelah kita ini nanti bagaimana anak-anak cucu," ujar Abdul Halim dalam penyerahan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul akhir pekan lalu.
Baca Juga: Golkar Iuran Sumbang Gedung Madrasah Muallimin Yogyakarta, Bahlil : Muhammadiyah Seperti Ibu Kami
Dalam momentum tersebut diserahkan 8 traktor roda 2, 1 rotary, 13 pompa air serta 5 rice transplater. Dalam acara itu juga dihadiri, Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Titis Ajeng Ganis Mareti ST, anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Fraksi Gerindra yakni , Saryanto dan Jumirin.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita melakukan antisipasi jangan sampai lahan persawahan di Kabupaten Bantul tidak bisa diolah kembali.
"Kita harus segera membuat dan menerapkan penggunaan pupuk organik, jangka panjangnya nanti penggunaan pupuk kimia kita turunkan, tidak bisa cepat. 'Alon-alon' pupuk kimia penggunaannya kita kurangi, pupuk organik kita tambah secara benar sampai nanti ditingkat optimal. Kita ingin kembali tanah pertanian subur secara alamiah. Dan kita bisa menyelamatkan masa depan anak-anak, cucu kita berkecimpung dibidang pertanian," jelas Halim.
Dengan kondisi tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak ragu-ragu lagi mengambil kebijakan berpihak kepada petani.
"Sperti nanti mulai 2026 pajak PBB khusus LP2B sudah digratiskan. Perlu kami sampaikan, akibat pembebasan pajak tersebut, pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul itu nanti akan kehilangan pendapatan dari pajak sekitar Rp 21 miliar. Kita membebaskan kira-kira Rp 21 miliar kita 'nol kan' kita lepas, kita ikhlaskan. Kita akan cari duit lewat cara lain misalnya, optimalisasi atau intensifikasi pajak yang lain misalnya dari hotel ada restoran ada cafe dan macam-macam lainnya," ujar Halim. (Roy)
