Krjogja.com - BANTUL - GKR Hemas, anggota Komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bantul, dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Selasa (10/6).
Kunjungan tersebut berlangsung di Gedung Induk Lantai 3 Komplek Parasamya Bantul.
Baca Juga: Tindaklanjuti Dawuh Sultan Sewa Maguwoharjo, Manajemen PSIM Berkirim Surat ke BKAD Sleman
Menurut GKR Hemas, kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas SDM untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing.
"Data dari Ombudsman tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di Kabupaten / Kota di Indonesia baru 54 persen pada tahun 2023. Dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal. Ya minimal di atas 70 persen," papar GKR Hemas.
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan, bahwa pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penghargaan suatu inovasi dan ASN sebagai inovator . Upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing - masing OPD.
Baca Juga: Zodiak 6 Mei 2025 Sorotan pada Aspek Kehidupan untuk Aries Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo
"Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Bantul oleh Kemenpan-RB tahun 2024 ada di angka 4,18, kategori A ( sangat baik ), sementara dari Ombudsman RI ada di angka 97,21, kategori A (kualitas tertinggi). Trend indeks survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020- 224 juga mengalami kenaikan," jelas Bupati Bantul.
Dalam pertemuan di lantai 3 gedung induk Parasamya tersebut, GKR Hemas berdialog langsung dengan para kepala OPD dan 17 Panewu di Kabupaten Bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.
Para peserta menyampaikan berbagai capaian, tantangan, serta inisiatif yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
( Jdm )
