KRjogja.com - BANTUL - Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Bantul yang digelar Minggu (2/11/2025) di Hotel Rose In Sewon Bantul sempat terjadi kericuhan, bahkan sebagian peserta memilih walk out.
Agenda Musda XI Golkar Bantul memilih dua kandidat ketua, yakni Paidi dan Ali Yusuf Rasyid ini awalnya berjalan lancar. Kericuhan terjadi setelah Ketua PK Golkar Pleret, Yeni Ruslina memprotes terhadap pelaksanaan Musda.
Berawal Yeni berteriak menyatakan dirinya masih selaku Ketua PK Golkar Pleret, tetapi ia tidak diundang dan tidak terdaftar sebagai pemilik suara dalam Musda tersebut. Yeni datang ke Musda bersama pengurus Golkar tingkat Kalurahan yang juga tidak diundang dalam Musda, padahal mereka merasa masih sah sebagai pengurus. Karena dirasa ada yang tidak beres, sebagian peserta Musda memilih walk out.
Baca Juga: Aktivitas Merapi Meningkat Tertangkap Kamera Masyarakat, Begini Penjelasan Kepala BPPTKG
Setelah terjadi aksi walk out rapat diskors. Tetapi kemudian dilanjutkan kembali dan secara aklamasi menetapkan Paidi sebagai Ketua DPRD Partai Golkar Bantul masa bakti 2025-2030.
Selanjutnya penetapan tersebut diklaim oleh Ali Yusuf, bahwa pelaksanaan Musda tidak sah, karena dinilai melanggar sejumlah aturan.
Ali mengatakan, salah satu pelanggarannya adalah penggantian PK di beberapa kapanewon menjelang Musda. Yakni dengan pengangkatan pelaksana tugas pimpinan PK di tingkat kapanewon menggantikan PK yang mendukung dirinya.
Dirinya menyatakan akan mengambil langkah hukum. Dirinya akan menganalisis pelaksanaan Musda XI Golkar tersebut dengan mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan pelanggaran aturan, selanjutnya akan melaporkan ke Dewan Etik DPP Golkar.
Baca Juga: Kraton Yogyakarta Turut Berduka Atas Wafatnya Paku Buwono XIII
"Kami akan menganalisis dan melaporkan tentang pelaksanaan Musda ini ke Dewan Etik DPP Golkar," ungkapnya.
Sementara Ketua Pelaksana Musda Widodo ketika dimintai tanggapannya mengatakan, penetapan Paidi sebagai Ketua Golkar Bantul terpilih sudah sah dan sesuai aturan yang berlaku.
"Musda ini sudah sah sesuai aturan yang berlaku. Jika kubu Ali Rasyid akan melaporkan ke Dewan Etik DPP Partai Golkar silahkan saja, itu hak mereka," tegasnya.
Musda XI Golkar Bantul juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bantul serta pengurus DPD Golkar DIY.(Jdm)
