BANTUL, KRJOGJA.com - Guna mewujudkan Bantul yang layak anak banyak komponen yang harus dipenuhi. Misalnyasarana insfrastruktur, kebutuhan air, tanggungan kesehatan dan komponen lain yang membantu dan mendukung mewujudkan kesejahteraan anak.
Hal tersebut dikemukakan Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih saat membuka penjaringan perencanaan penganggaran urusan sosial dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak (SP3A) Bantul di Hotel KJ Jalan Parangtritis Yogyakarta, Kamis (8/4).
Dalam kegiatan tersebut juga mengundang tiga Nara sumber, yakni Ch Erni Widyastuti SE MSi dari Bappeda DIY, Endang Patmintarsih SH MSi dari Dinsos DIY, Erlina Hidayati Sumardi SIP MA dari DP3AP2 DIY. Dihadiri lembaga sosial se Bantul.
Menurut Bupati Bantul, warga yang tidak mampu, utamanya yang miskin permanen harus kita anggarkan untuk kehidupan layak bagi mereka."Kehidupan layak bagi anak-anak dan warga tidak mampu harus dianggarkan, sesuai visi-misi Kabupaten Bantul," ungkap Bupati Bantul.
Sementara Kepala Dinas Sosial P3PA Bantul, Didik Warsito SH mengungkapkan, Dinas Sosial P3A merupakan perangkat daerah yang mengusung tematik kemiskinan dan memiliki standar pelayanan minimal (SPM) dasar wajib. Juga mendukung IKU bupati terkait angka kemiskinan dan kriminalitas.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, kesejahteraan masyarakat Bantul sebagian besar merupakan bagian dari adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mitra kerja dalam menanggulangi kemiskinan dan korban bencana, serta korban kekerasan sangat banyak dan membutuhkan koordinasi serta pembinaan yang sinergis.
"Jumlah PMKS di Bantul ada 20.204 jiwa dan yang masuk dalam PMKS terkait difabel, anak, lansia terlantar termasuk gelandangan dan pengemis ada 15.734 jiwa," pungkas Didik. (Jdm).