BANTUL, KRJOGJA.com - Pelaksanaan pencoblosan Pilkada Bantul bakal dihelat 9 Desemer 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantulpun makin gencar mencegah potensi terjadinya politik uang dalam pemilihan Bupati Bantul tersebut. Mulai pendampingan hingga sosialisasi kepada pemerintah desa, serta mendorong karang taruna desa sebagai representasi pemuda mengawal pesta demokrasi agar berintegritas menolak politik uang.
‎Sementara Ketua /Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Bantul Harlina SH, Senin (5/10) mengatakan, hingga kini terdapat 12 desa di Bantul menyatakan komitmennya anti politik uang. Desa itu merupakan kelanjutan pemilihan masa pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Sehingga ada kemungkinan terus bertambah. Salah satu desa di Kecamatan Kasihan juga meminta pendampingan dan edukasi menuju desa anti politik uang.
Bawaslu terus mendorong desa lain punya komitmen bersama dalam mewujudkan desa anti politik uang. Selain potensi terjadinya politik uang, di Pilkada Bantul dengan kandidat calon bupati petahana dan Wakil Bupati Bantul petahana. Sehingga ketidaknetralan PNS dalam pilkada sangat mungkin terjadi. Bawaslu tengah menelusuri adanya dugaan seorang PNS mengumpulkan pegawai harian lepas untuk kepentingan pilkada.
Sementara Lurah Desa Murtigading Kecamatan Sanden Bantul, Sutirisno mengungkapkan Pemerintah desa bakal mendukung sepenuhnya terkait dengan Pilkada bebas politik uang. "Dalam Pilkada Bantul 9 Desember mendatang. Desa Murtigading sepakat anti politik uang, tokoh masyarakat, pemuda, warga sudah sepakat menolak politik uang, baik pemilihan bupati dan lurah desa, dan DPR" ujar Sutrisno.
Komitmen warganya menolak politik uang sudah gaungkan sejak beberapa tahun terakhir. "Tahun 2018, Desa Murtigading sudah ditetapkan sebagai desa anti ploitik uang oleh Bawaslu pusat," ujar Sutirisno. Oleh karena itu pihaknya sebagai lurah siap 'pasang badan' untuk melawan praktik politik uang," ujarnya. Spirit kuat melawan politik uang lahir setelah munculnya tim 11. Mereka berada digarda depan melawan praktik politik uang dan memberikan edukasi kepada warga.
Selain itu, Pemerintah Desa Murtigading Sanden berencana mengundang calon bupati /wakil bupati, calon nomor urut 1, H Abdul Halim Muslih -Joko Purnomo (AHM-JP) dan Drs H Suharsono -Totok Sudarto (NoTo). Kedua calon diundang untuk membuat kesepakatan tidak memainkan politik uang dalam Pilkada Bantul.
Menurutnya, jika dalam proses pemilihan sudah main uang. Maka ketika menjabat justru membuka peluang korupsi. "Karena proses jadinya mengeluarkan duit, otomatis ketika menjabat berusaha bagaimana modalnya kembali. Disitulah potensi korupsi akan terjadi," jelasnya. (Roy)