BANTUL, KRJOGJA.com - 3 Partai Politik (parpol) hampir dipastikan akan merapat ke paslon Abdul Halim Muslih (AHM)-Joko Purnomo (JP) pada Pilkada Desember mendatang. Sementara itu dari kalangan perempuan mengeluh isu perempuan pada Pilkada seringkali rentan terabaikan. Untuk itu Kabupaten Bantul diharapkan mendapatkan pemimpin yang sensitif pada kebutuhan perempuan.
"Tiga parpol dipastikan merapat ke AHM-JP. Pada minggu ini keputusannya final. Nama parpol masih dirahasiakan nanti segera akan diumumkan," jelas Cawabup Bantul, Joko Purnomo disela pelantikan dan deklarasi Srikandi Projotamansari Perempuan Bantul, Minggu (2/8) di Jogloyoso Palbapang Bantul.
Diakui dengan koalisi ini mampu menciptakan Pilkada bersih tanpa mahar politik apapun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun KR, tiga parpol yang belum menentukan sikap yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Adapun Srikandi Bantul ini terdiri dari lintas segmen dan komunitas perempuan. Mereka bersatupadu menyuarakan untuk cabup/cawabup terus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan perempuan.
Adapun tokoh perempuan tersebut terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh politik, aktivis perempuan, aktivis lingkungan, kesehatan, pekerja seni, Ibu Rumah Tangga, Pengusaha Perempuan juga akademisi, dan unsur lainnya.
Dewan Pembina Srikandi Projotamansari, Hj Sri Surya Widati menargetkan suara perempuan Bantul yang masuk ke AHM-JP minimal 70 persen. Adapun isu mengenai perempuan sangat jarang didengungkan oleh cabup/cawabup. Padahal perempuan, anak dan penyandang disabilitas menjadi penentu dalam kemenangan Pilkada.
"Ketika kebutuhan anak dan perempuan terakomodir maka akan terlihat kualitas dan kelayakan suatu daerah tersebut," jelas mantan bupati Bantul ini.
Cabup Bantul, Abdul Halim Muslih menambahkan berdasarkan data di Bantul, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 1.400 kasus, Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 101. Sementara kasus stunting
atau kekerdilan mencapai 3.725 kasus.
"Belum lagi kasus Demam Berdarah sejak tahun 2019 sebanyak 1.420 kasus. Kalau kita hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja tanpa memperhatikan pembangunan kesehatan maka dampaknya akan berbahaya yakni tak terakomodirkan kebutuhan yang sensitif," jelasnya.
Untuk mengatasi tingginya kasus penurunan derajad kesehata bagi ibu dan anak maka pemerintah harus memberika ruang dan peran lebih besar kepada kaum ibu (perempuan).
Koordinator Relawan Srikandi, Khotimatul Husna,SAg menambahkan dua hal yang harus dilakukan cabup/cawabup yakni memperhatikan kebutuhan perempuan. Beberapa isu seperti reproduksi perempuan dan stunting masih harus menjadi PR bersama Bantul untuk diselesaikan cabup/cawabup baru.
"Kami berharap Halim-JP bisa mengakomodir kepentingan tersebut," jelasnya. (Aje)