BANTUL, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan pada 2021 mendatang, angka kemiskinan di Bantul dapat ditekan menjadi 8,5 persen. Maka dari itu berbagai program upaya untuk penanggulangan kemiskinan mulai digalakkan. Sementara itu dari Pemkab Bantul mengakui jika masih ada beberapa bantuan sosial (bansos) yang digulirkan justru salah sasaran.
"Beberapa waktu lalu saya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kawasan Wukirsari, dusun Nogosari. Saya sangat miris ternyata ada orangtua yang hidup sendirian, penyandang disabilitas bahkan tidak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Ironisnya di sisi lain ada orang yang memiliki rumah tingkat, punya dua mobil dan punya truk tiga unit justru memperoleh BNPT," ujar Wakil Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih.
Diakui Wabup, inclusion error dan exclusion error dalam sistem pendataan di Bantul masih tergolong tinggi. Inclusion error adalah orang atau Kepala Keluarga (KK) yang harusnya tidak terdata dalam data kemiskinan namun tercatat dan akhirnya memperoleh bantuan. Sementara exclusion error yakni data orang atau KK yang sebenarnya miskin justru tidak tercatat dalam data miskin sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan.
"Kita telah instruksikan desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan metode melibatkan masyarakat langsung untuk melakukannya. Dengan verifikasi dan validasi, Pemkab berharap supaya inclusion error dapat dihapuskan dan exclusion error dimasukkan dalam data," tambahnya.
Namun yang terjadi dari hasil verifikasi dan validasi ini yang terjadi adalah lonjakan data KK miskin yang melonjak signifikan. "Ternyata saat penelusuran yang inclusion error tidak dicoret tetapi exclusion error dimasukkan. Kondisi ini terjadi karena di masyarakat Bantul masih kental dengan sungkanisme kultural yakni budaya sungkan mencoret dari wilayah. Biar Pemkab saja yang mencoret," gurau Wabup.
Padahal beberapa program bansos di Bantul seperti BNPT, Program Keluarga Sejahtera (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sebagainya jumlahnya terbatas sehingga penyaluran tepat sasaran adalah hal mutlak. Dalam data Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 menargetkan 8,5 persen.
Pada akhir 2018, angka kemiskinan di Bantul mencapai 13,43 persen. "Artinya dalam jangka waktu tiga tahun ini Bantul harus berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 5 persen," tegasnya.
Sementara pemetaan permasalahan kompleks dalam mengurai angka kemiskinan adalah asupan gizi bagi usia lanjut dan kaum disabilitas yang diperoleh masih tergolong rendah. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kategori warga miskin adalah mereka yang asupan gizinya kurang dari 1.200 kalori.