BANTUL, KRJOGJA.com - Pemberhentian Pegawai Harian Lepas (PHL) oleh pemerintah Kabupaten Bantul terus memicu polemik. Dari kebijakan tersebut akhirnya memuncul perbedaan sudut pandang di tengah masyarakat. Sejumlah pihak khusunya PHL menilai kebijakan pemerintah daerah sangat tidak manusiawi lantaran memberhentikan secara mendadak, tetapi dilain pihak ada ribuan orang berkesempatan ikut mengikuti seleksi untuk menjadi PHL di Bantul.
Sementara itu perwakilan PHL, Selasa (16/01/2018) menggelar aksi damai di gedung DPRD. Koordinator PHL, Raras Rahmawatiningsih menjelaskan aksi itu sengaja dipersiapkan untuk menyambut kedatangan bupati yang diundang Komisi A hari ini.
Dengan simbol pocong tersebut merupakan bentuk kepada Bupati karena dianggap telah mati rasa ketika mengambil kebijakan memberhentikan PHL secara sepihak. Pocong kata Raras representasi matinya ladang penghidupan PHL selama ini.
Sementara Rohman warga Paten Desa Trimurti Srandakan Bantul sebagai salah satu peserta seleksi masuk PHL sangat optimis bisa melalui tahapan. Oleh karena itu dengan dibukanya pengisian formasi PHL jadi kesempatan untuk menunjukkan kemapuannya.
“Sangat optimis bisa ikut seleksi. Kesempatan ini akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya,†ujarnya ditemui usai mengembalikan berkas di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Jalan Gajah Mada No 1 Bantul.
Sementara Sekda Bantul Riyantono mengatakan, hingga kini rekruitmen PHL masih berlangsung oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul. Kewenangan penuh yang diberikan kepada BKPP bertujuan menyeragamkan syarat dan standar dalam perektrutan tenaga kerja.
Harapannya PHL kedepan dapat memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Riyantono juga menyatakan, bakal mencarikan solusi terbaik atas pemberhentian ratusan PHL ini.
Pemkab segera berkoordinasi dengan OPD untuk mencarikan jalan keluar terbaik. Tetapi pihaknya tidak bisa menunda rekrutmen PHL hingga polemik reda seperti usulan sejumlah pihak karena proses rekruitmen sudah telah mulai. (Roy)