BANTUL, KRJOGJA.com - Dua menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dipastikan ambil bagian kembali dalam percaturan politik secara langsung setelah Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur.Â
Karena itu, banyak masyarakat yang bertanya-tanya lantaran sejak awal memerintah, Presiden Joko Widodo melarang menterinya merangkap jabatan dalam partai politik.Â
Ketua Umum PPP, Romahurmuziy ternyata memiliki penilaian berbeda tentang keadaan rangkap jabatan seorang menteri. Menurut dia, hal tersebut tidak masalah apabila orang tersebut bisa mengatur waktu dengan baik dan membedakan kinerja sebagai menteri dan pimpinan partai politik.Â
“Menteri itu kan sebenarnya jabatan politik, kalau kemudian merangkap pimpinan partai politik, itu tidak ada yang salah karena partai politik didirikan salah satunya untuk mendapatkan kekuasaan dan mengejawantahkan misi partainya,†ungkapnya pada wartawan usai mengikuti Lustrum XII SMA 1 Yogyakarta, Jumat (15/12/2017) petang.Â
Meski demikian, terkait Airlangga Hartarto dan Khofifah, Rommy mengatakan keputusan akhir berada di tangan presiden yang memang memiliki otoritas atas hal tersebut. Sementara terkait pengganti jika memang dibutuhkan, Rommy mengatakan bawasanya etika politiknya di partai yang sama.Â
“Kalau tidak mengganggu kinerja maka tidak masalah tak diganti tapi semua hak prerogatif presiden. Kalaupun diganti, fatsunnya kalau dari parpol ya harus dari yang sama,†sambungnya lagi. (Fxh)