Krjogja.com - Bantul - Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Bantul menggalakan program pemberdayaan tanah masyarakat. Program ini sudah dimulai 2021, tetapi terus digalakkan dan berkelanjutan hingga sekarang.
Kepala ATR/ BPN Bantul, Teguh Triastono APtnh MM Kamis (29/2) mengungkapkan, perlindungan terhadap hak dilakukan dengan sertifikasi tanah atau dikenal juga dengan istilah ' Access Reform' , penataan aset maupun legalitas hak. Jaminan akses atas ruang hidup dan sumber penghidupan diupayakan melalui Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) , Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) atau Access Reform'.
Legalisasi aset dinilai gagal mencapai maksud dan tujuan Reforma Agraria ketika tanah yang telah dilekati suatu hak diterlantarkan atau dilepaskan oleh pemegang haknya, kemudian dikuasai atau dimiliki oleh pihak yang mempunyai aset yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan legalisasi aset tidak menjamin hapusnya ketimpangan penguasaan tanah yang hendak diselesaikan melalui Reforma Agraria.
Karena itu kegiatan ATR/ BPN tidak semata- mata terkait dengan sertifikasi atau legalisasi aset, tetapi juga ada kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat, utamanya kepada pelaku UMKM . Jadi sertifikat itu tidak berhenti begitu saja, tetapi bisa dijadikan untuk modal kegiatan usaha.
" Kepemilikan sertifikat bisa mendapatkan akses untuk usaha yang bukan semata-mata modal. Kalau modal kan dengan istilahnya sertifikat "disekolahkan" , tetapi ini tidak. Kegiat ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan dengan target yang berbeda- beda . Pihak BPN memfasilitasi kemudahan mendapatkan permodalan" tutur Kepala BPN Bantul.
Tahun ini program menyasar UMKM batik Ekopin di Sumbermulyo Bambanglipuro, perajin gerabah di Panjangrejo di Pundong dan pengrajin batik di Wukirsari Imogiri.
(Jdm).